Wartain.com || Isu perlindungan pekerja migran Indonesia sangatlah sepi dan seolah sedang dalam keadaan baik-baik saja. Kementrian Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menjadi sorotan dan jadi bahasan yang menarik untuk didiskusikan ke ruang publik, terutama oleh para aktivis pekerja migran.
Dengan sigap, Direktur Eksekutif Migrant Watch (Aznil Tan) mengundang beberapa Nara Sumber yang punya latar belakang dan track record ke-PMI-an dengan pengalaman yang berbeda-beda untuk melakukan kegiatan diskusi publik.
Dalam diskusi publik yang dilangsungkan mulai pukul 13.30 sampai dengan 16.30, yang dihadiri oleh perwakilan beberapa organisasi buruh, awak kapal perikanan, praktisi hukum dan para mahasiswa dengan melahirkan untuk mengatasnamakan jaringan ini, sebagai “JAMIN” (Jaringan Aktivis Migran Indonesia).
Eko Yulianto, Wakil Ketua BMI-SA yang menjadi Pembicara dalam acara tersebut menyatakan bahwa, “Carut marutnya kebijakan tata kelola Penempatan dan perlindungan KP2MI harus menjadi kajian utama diskusi publik ini, lemahnya transparansi, maraknya praktek eksploitasi dan pelanggaran HAM”, ujar Eko.
“Menteri yang sekarang berkesan arogan. Mereka orang baru tanpa rekam jejak dalam isu PMI, tetapi enggan berdiskusi dengan aktivis yang selama ini berjibaku di lapangan. Nasib pekerja migran semakin tidak jelas dan akan terus dieksploitasi jika tata kelola tidak segera diperbaiki,” tegasnya dengan nada keras.
Dalam diskusi yang berlangsung dari pukul 13.30 hingga 16.30, berbagai pandangan kritis disampaikan terkait kebijakan penempatan PMI. Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi buruh migran, awak kapal perikanan, praktisi hukum, serta mahasiswa.
Dalam pernyataan sikapnya, JAMIN menegaskan lima tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Evaluasi Total Negara Tujuan PMI
Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh negara tujuan penempatan pekerja migran guna memastikan sistem yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada perlindungan tenaga kerja.
2. Audit Perusahaan Penempatan PMI
Seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus diaudit secara menyeluruh untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. JAMIN juga meminta sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau eksploitasi terhadap pekerja migran.
3. Menolak Pencabutan Moratorium ke Timur Tengah
JAMIN menolak pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah selama tata kelola masih bermasalah dan mafia penempatan masih mendominasi.
4. Tindak Tegas Oknum Pejabat yang Terlibat TPPO
Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menindak dan menangkap oknum pejabat yang terlibat dalam TPPO, termasuk mereka yang memfasilitasi penyelundupan PMI melalui jalur resmi maupun ilegal.
5. Evaluasi Kinerja KP2MI
Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi total kinerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan dalam perlindungan tenaga kerja migran sejak transformasi dari BP2MI.
Dengan semakin besarnya tekanan dari berbagai elemen masyarakat, JAMIN berharap pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap permasalahan pekerja migran. Perlindungan pekerja migran bukan sekadar isu sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Jika tidak segera ditangani dengan serius, jutaan pekerja migran Indonesia akan terus menjadi korban eksploitasi tanpa adanya perlindungan yang layak.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
