Wartain.com || Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) kini menjadi salah satu agenda prioritas untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Namun, di balik semangat mulia tersebut, keberhasilan program ini tidak cukup hanya mengandalkan pendanaan besar dan niat baik. Pelibatan ekonomi lokal serta kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dua faktor penentu yang tak boleh diabaikan. Minggu, (13/07/2025).
Salah satu kunci penting dalam pelaksanaan MBG adalah pemenuhan bahan pangan dari petani, nelayan, dan pelaku UMKM lokal. Dengan cara ini, manfaat program tidak hanya berhenti pada peningkatan asupan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi desa.
“Kalau negara hadir untuk gizi anak bangsa, negara juga harus hadir memperkuat ekonomi rakyat di sekitarnya,” tegas saya, Aktivis POROS INDOR.
Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) MBG 2025, pemerintah sebenarnya sudah menekankan pembelian bahan pangan melalui koperasi dan BUMDes. Namun, fakta di lapangan masih menunjukkan praktik yang belum merata. Banyak pihak pengelola dapur MBG yang lebih memilih bahan pangan instan atau pemasok besar di luar daerah, padahal pendekatan lokal jauh lebih memberdayakan.
Persoalan lainnya adalah banyak laporan di sejumlah daerah yang menunjukkan adanya praktik penukaran makan siang bergizi dengan roti kemasan dan susu kotak, yang jelas bertentangan dengan standar MBG.
Padahal, sesuai aturan, setiap porsi makan siang MBG harus memenuhi 30–35% Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak usia sekolah. Pemberian makanan instan dengan kandungan gula tinggi justru dapat menjadi masalah kesehatan baru.
“Program ini bukan proyek sembako atau konsumsi darurat. Ini soal masa depan kecerdasan anak bangsa. Gula tinggi pada roti kemasan bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan,” saya mengingatkan.
Menu MBG seharusnya kaya protein hewani dan nabati, serat, vitamin, dan mineral—bukan hanya sekadar mengenyangkan.
Poin lain yang tak kalah penting adalah disiplin dalam menjalankan SOP, petunjuk pelaksanaan (juklak), dan petunjuk teknis (juknis). Dari pemilihan bahan, kebersihan dapur, cara memasak, hingga distribusi makanan ke siswa, semuanya sudah diatur detail.
“Tak boleh hanya nasi dan mi goreng. Pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi memastikan dana rakyat betul-betul bermanfaat bagi kesehatan anak-anak kita,” ujarnya.
Lima prinsip keamanan pangan dari WHO juga wajib diterapkan di setiap dapur MBG. Kebersihan alat, sanitasi air, penyimpanan bahan segar, dan suhu penyajian harus selalu diperiksa.
Jika dijalankan sesuai aturan dan diawasi dengan ketat, program MBG berpotensi menjadi revolusi sosial yang berdampak jangka panjang: memutus rantai kemiskinan gizi, membuka lapangan kerja lokal, memberdayakan petani, dan menanamkan kebiasaan makan sehat pada generasi muda.
Saya mengajak seluruh kepala daerah, yayasan pengelola, sekolah, dan orang tua siswa untuk turut mengawal pelaksanaan program ini.
“MBG bukan sekadar program makan gratis. Ini adalah wujud keadilan sosial yang disajikan di atas piring anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
Foto : Ape
Editor : Aab Abdul Malik
(Ape/Biro Ciamis)
