Wartain.com || Konferensi Kota Toleran (KKT) 2025 yang digagas Setara Institute resmi berlangsung pada 15–16 November 2025 di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Ajang nasional ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menjadi laboratorium belajar bagi daerah-daerah yang ingin memperkuat ekosistem toleransi. Salah satunya adalah Kota Sukabumi yang hadir melalui Wakil Wali Kota Bobby Maulana.
Mengusung tema “Menguatkan Inisiatif dan Kolaborasi Membangun Ekosistem Toleransi”, KKT mempertemukan kota-kota toleran se-Indonesia untuk bertukar gagasan dan strategi pengelolaan keberagaman. Bobby Maulana menjelaskan bahwa keikutsertaan Kota Sukabumi merupakan undangan resmi dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, sekaligus tindak lanjut atas capaian Sukabumi sebagai salah satu kota dengan indeks toleransi tinggi.
Menurut Bobby, forum ini menjadi kesempatan penting untuk memperkaya perspektif Sukabumi tentang praktik baik toleransi. “Kota Sukabumi menempati peringkat enam kota toleran nasional dan peringkat pertama di Jawa Barat,” ujarnya. Namun, ia menekankan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berhenti berbenah, melainkan dorongan untuk terus belajar dari daerah lain.
Melalui rangkaian city tour, para peserta diajak menyaksikan langsung kehidupan sosial Singkawang, yang dikenal luas sebagai kota paling toleran di Indonesia. Keberagaman etnis—termasuk komunitas Tionghoa yang hidup harmonis berdampingan—dipaparkan sebagai contoh konkret bagaimana kebijakan, budaya, dan interaksi masyarakat bisa menciptakan atmosfer toleransi yang kuat.
Bagi Sukabumi, pengalaman ini disebut Bobby sebagai referensi penting untuk memperkuat strategi lokal dalam mengelola keberagaman. “Apa yang kami lihat dan pelajari di Singkawang sangat berharga. Ini akan menjadi inspirasi untuk memperkuat kembali praktik toleransi di Kota Sukabumi,” jelasnya.
Penyelenggaraan KKT pertama ini juga menegaskan komitmen Setara Institute dalam memperluas ekosistem toleransi di Indonesia. Melalui forum yang menghadirkan berbagai pemerintah daerah, KKT diharapkan mampu mendorong partisipasi lokal, meningkatkan kualitas tata kelola kebinekaan, serta membangun kesadaran publik bahwa kerukunan adalah modal sosial utama bagi kesejahteraan masyarakat.*** (RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
