Wartain.com – Tema unggulan agroindustri dan pariwisata dalam RAPBD Kabupaten Sukabumi 2027 mendapat catatan kritis dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua Fraksi PKB, Bayu Permana, menegaskan pembangunan dua sektor itu tidak boleh alpa terhadap ekologi dan budaya. Ia meminta Pemkab menjadikan Perda Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional dalam Perlindungan Kawasan Sumber Air atau Perda Patanjala sebagai rujukan utama.
Pandangan itu disampaikan Bayu dalam rapat paripurna Raperda APBD 2027 di DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026).
“Gurilaps itu bukan sekadar pemandangan untuk dijual. Di dalamnya ada masyarakat, ada nilai dan tradisi yang diwariskan. Kalau hanya dikejar ekonominya, yang rusak bukan hanya alam, tapi juga kebudayaannya,” ujar Bayu yang juga Ketua Bapemperda DPRD.
Menurut Bayu, konsep-konsep Sunda yang tertuang dalam Perda Patanjala seperti _leuweung larangan, leuweung tutupan, gunung kaian, cinyusu rumateun,_ dan _pasisir jagaeun_ sejatinya adalah sistem pengetahuan untuk menjaga sumber air dan ruang hidup. Pengetahuan inilah yang harus menjadi daya dukung sebelum kawasan dibuka untuk industri maupun wisata.
Karena itu, Fraksi PKB mendesak revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi prioritas 2027.
Bayu mengingatkan, Kabupaten Sukabumi mencatat 1.466 kejadian bencana sepanjang 2024-2025. Angka itu menunjukkan tata ruang saat ini sudah tidak memadai untuk menahan risiko.
“Jangan menunggu bencana besar berikutnya baru kita sibuk merevisi. RTRW harus jadi alat kendali, bukan hanya dokumen di lemari,” katanya.
Ia juga menyinggung temuan Komisi II DPRD di lapangan, di mana masih banyak pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTRW. Jika dibiarkan, pengembangan agroindustri dan pariwisata justru akan memperparah kerentanan.
“Prinsipnya sederhana, ekonomi tumbuh, ekologi tetap terjaga, kebudayaan tidak hilang. Itulah sustainability yang kami maksud,” tutupnya.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
