Wartain.com – Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif menjadi salah satu keluhan warga dalam kegiatan Grebeg Desil yang digelar Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Sosial (Dinsos). Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan terkait pemeringkatan kesejahteraan yang turut memengaruhi akses terhadap bantuan sosial dan jaminan kesehatan.
Kepala Dinsos Kota Sukabumi, Lulis Delawati, mengatakan Grebeg Desil tidak hanya melayani usulan perubahan peringkat desil, tetapi juga memfasilitasi berbagai persoalan sosial lainnya, termasuk yang berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Menurut Lulis, perubahan peringkat desil dapat berdampak terhadap status kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran maupun peserta PBPU-BP.
“Pada Grebeg Desil, kami juga melayani terkait BPJS Kesehatan PBI-JK yang sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial ini untuk desil 1-5, begitu juga yang BPJS Kesehatan PBPU-BP. Salah satu permasalahannya adalah BPJS Kesehatan non aktif ketika desil meningkat,” jelasnya, Jumat (9/10/2026)
Ia menambahkan, warga yang ingin mengajukan perubahan data tidak harus menunggu pelaksanaan Grebeg Desil. Pengajuan dapat dilakukan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di masing-masing kelurahan maupun secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
Salah seorang warga, Sansan, mengaku mendatangi kegiatan tersebut untuk mengusulkan perubahan data desilnya setelah kepesertaan BPJS Kesehatan miliknya tidak lagi aktif.
Ia berharap hasil pemutakhiran data dapat mencerminkan kondisi ekonomi keluarganya yang sebenarnya. Sansan mengaku belum pernah menerima bantuan sosial meskipun merasa kondisi ekonominya tergolong terbatas.
“Belum pernah dapat bansos, desil saya katanya sembilan padahal ga punya apa-apa, sawah ga punya, tapi motor punya yang jadul ya, mudah-mudahan saja bisa turun,” tandasnya.
Melalui Grebeg Desil, Dinsos Kota Sukabumi berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menampung aspirasi terkait ketidaksesuaian data kesejahteraan yang berpotensi memengaruhi akses warga terhadap program bantuan dan layanan sosial.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
