Oleh: Dede Heri/Sekjen Rumah Literasi Merah Putih/Sekretaris GEMA PS INDONESIA DPD Kabupaten Sukabumi
Wartain.com – Kenapa harus Kalimantan yang terbakar? Mengapa bukan Jakarta, tempat pusat kekuasaan dan berbagai institusi strategis negara berada?
Pertanyaan ini bukan ajakan membakar kota atau gedung, melainkan kritik terhadap ketidakadilan dan salah sasaran dalam melihat persoalan bangsa. Kalimantan bukan penyebab korupsi. Hutan dan masyarakatnya tidak seharusnya menanggung dampak dari buruknya tata kelola dan keserakahan manusia.
Jakarta, dengan Gedung DPR RI sebagai simbol kekuasaan legislatif, justru harus menjadi pusat perhatian publik dalam mengawasi penggunaan wewenang dan uang negara. Para wakil rakyat mengemban amanah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menikmati privilese jabatan.
Bukan berarti semua anggota DPR korup. Namun, tidak boleh ada lembaga yang kebal kritik, tidak boleh ada pejabat yang luput dari pengawasan, dan tidak boleh ada dugaan korupsi yang dibiarkan tanpa pemeriksaan berdasarkan hukum.
Jika ada yang harus dibakar, bakarlah budaya korupsinya. Jika ada yang harus dibongkar, bongkarlah sistem yang melindungi penyalahgunaan kekuasaan.
Rakyat tidak membutuhkan gedung yang hancur, melainkan hukum yang tegak, anggaran yang transparan, dan pejabat yang berani mempertanggungjawabkan amanahnya.
Jangan sampai hutan Kalimantan menjadi korban, sementara persoalan korupsi terus menggerogoti uang rakyat dan masa depan bangsa.
Jangan bakar kotanya. Bongkar lumbung korupsinya. Awasi kekuasaannya. Tegakkan hukumnya!(***)
Editor: Aab Abdul Malik
(DH)
