Wartain.com || Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bekerja sama dengan anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Kota/Kabupaten Sukabumi, Dewi Asmara, SH, MH, menggelar sosialisasi peluang kerja ke luar negeri, bertempat di Aula Gedung Amazone, Jl Perintis Kemerdekaan, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Minggu 03/11/2024.
Dengan mengusung tema “Menangkap Peluang Kerja ke Luar Negeri dan Migrasi yang Aman”, kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat khususnya di tingkat desa/kelurahan semakin melek terhadap langkah-langkah prosedural menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota DPR RI Fraksi Golkar, anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi Golkar, unsur BP2MI, BP3MI, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sukabumi, Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kawan PMI Kabupaten Cianjur, aktivis PMI serta undangan lainnya.
Dalam arahannya, Kepala P4MI Sukabumi Riansyah mengungkapkan langkah yang digagas oleh BP2MI serta Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, dalam memberikan sosialisasi tersebut sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarkat.
“Kita ketahui bahwa masyarakat tidak semua memahami langkah-langkah yang harus ditempuh ketika mau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI),” ucap Rian.
“Ketidak pahaman masyarakat rentan timbulnya tindak kejahatan yang akan dimanfaatkan oleh oknum. Oleh karena itu semaksimal mungkin kita harus mengakhiri ataupun mengurangi terjadinya TPPO,” tambah Rian.
Rian mengatakan, tiga langkah awal yang menjadi bentuk pencegahan TPPO. Langkah pertama yaitu tertibnya administrasi kependudukan.
“Administrasi kependudukan yang tidak sesuai prosedur menjadi salah satu jalan lolosnya praktik TPPO oleh karena itu melalui forum ini kami sampaikan kepada masyarakat Kota Sukabumi hal pertama yang bisa di lakukan untuk mencegah TPPO yaitu melakukan re-administrasi kependudukan,” tegasnya.
Langkah kedua yaitu pentingnya pendampingan keluarga dalam mengontrol penggunaan media sosial yang memberi salah satu pengaruh besar terjadinya TPPO.
“Kedua pendampingan keluarga untuk tidak larut dan kontrol media sosial terjadinya TPPO akibat penggunaan medsos yang tidak terkontrol karena pengaruh medsos sangat luar biasa,” tambahnya.
Langkah Selanjutnya yaitu perlunya sinergitas antara pemerintah dan para stakeholder dalam berkoordinasi menanggulangi TPPO.
“Kerjasama pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sangat diperlukan, karena terbatasnya keberadaan dinas- dinas yang menanggulangi TPPO sangat sedikit, tetapi hal tesebut bisa ditanggulangi dengan koordinasi dibantu oleh semua pentahelix yang ada,” tutup Rian.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara, SH, MH mengatakan, pentingnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pemberangkatan kerja ke luar negeri secara prosedural perlu lebih ditingkatkan.
“Masyarakat penting memahami bagaimana prosedurnya bekerja ke luar negeri. Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus memiliki pengetahuan yang maksimal untuk menghindari penipuan fan agar aman ketika kita berangkat kerja,” kata Dewi Asmara.
“Disinilah pentingnya kolaborasi antar lembaga dan dinas terkait, untuk menghindari penipuan yang dilakukan oknum yang akan mengambil keuntungan sesaat,” tambahnya.
Dewi Asmara berpesan, ketika masyarakat mau menjadi PMI, terlebih dahulu mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Masyarakat jangan berbohong, jangan mau ditipu. Sebelum berangkat pastikan bahwa prosesnya benar dan prosedural,” pungkas Dewi Asmara.
Ditempat yang sama, Sekretaris Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Kabupaten Sukabumi, Siti Ratna Maymunah, S.Pd memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut.
“Kami dari Kawan PMI memberikan apresiasi dan sangat mendukung penuh terlaksananya kegiatan ini. Kerena untuk menjangkau ke masyarakat bawah harus lebih banyak penyampaian informasi terkait kerja d luar negeri yang aman, salah satunya dengan cara seperti ini,” ujarnya.
Ia berharap, kedepan BP2MI serta dinas terkait lebih banyak lagi memberikan sosilisasi kepada masyarakat, agar mereka benar-benar faham prosedur dan langkah kerja ke luar negeri.
“Kami berharap pemerintah lebih sering lagi melakukan kegiatan seperti ini, dan harus lebih menyasar ke akar rumput. Setidaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mereka faham mekanismenya,” tutup sekretaris Kawan PMI Kabupaten Sukabumi itu.***
Foto : wartain.com/Aab
Editor : Aab Abdul Malik
Reporter : Intan Fitri Utami