Wartain.com || DPRD Kota Sukabumi angkat bicara terkait krisis siswa di sekolah swasta dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 yang dikeluhkan oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Sukabumi.
Sebelumnya dalam pertemuan dengan DPRD Kota Sukabumi, Ketua BMPS Kota Sukabumi, Asep Deni menyebut adanya indikasi “siswa titipan” di sekolah negeri yang menyebabkan berkurangnya pendaftar ke sekolah swasta. Hal tersebut, kata Asep, berpotensi menyebabkan berkurangnya kesejahteraan guru dan sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Bambang Herawanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan BMPS Kota Sukabumi dan akan membahas lebih lanjut terkait fenomena tersebut.
“Jadi pada prinsipnya pertemuan hari ini pertemuan untuk melaksanakan hearing dengan kami komisi 3 yang mana tujuannya adalah proses PPDB ke depannya itu bisa dilaksanakan secara transparan, bahasanya tidak ada titip-titipan lah. Berharap supaya ruang-ruang yang ada di sekolah swasta tidak terlalu tertinggal, tidak kosong karena banyak masyarakat yang ingin masuk ke sekolah negeri dan masuknya pun tidak tepat, tidak benar,” kata Bambang, di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Kamis 30/5/2024, melansir DetikJabar.
Bambang menjelaskan, sepinya minat pendaftar di sekolah swasta disebabkan beberapa faktor. Oleh sebab itu, sekolah swasta diminta memiliki kemampuan yang setara dengan sekolah negeri.
“Paling simpel, paling mudah bagi kami adalah kami akan memerankan diri kami sebagai bagian dari pemerintah daerah untuk intervensi bagaimana anggaran pemerintah kota ini juga tidak semua masuk ke sekolah-sekolah negeri tapi juga bisa tersalurkan sekolah swasta. Kemudian ini banyak kebijakan menggantung di pusat cantolannya, maka kita tidak bisa putuskan apapun, insyaallah kami akan melakukan kunjungan kerja ke Kemendikbud dengan mengajak bapak-bapak dari BMPS,” tambahnya.
Bambang blak-blakan menanggapi adanya fenomena “siswa titipan” yang dianggap DPRD dan instansi lainnya sering tersandung hal tersebut.
“Pasti ada (surat titip calon siswa) sudah jadi rahasia umum. Jadi begini saya buka ya, memang kita nggak boleh bohong, kita harus jujur, banyak warga masyarakat yang meminta bantuan bukan cuma DPRD (tapi), lewat berbagai pihak bahkan rekan-rekan ormas juga sama (mengeluarkan surat titip calon siswa),” kata Bambang.
Pada lingkup ruang kerjanya, Bambang mengaku, memiliki beban moral saat warga masyarakat yang memilihnya dan meminta bantuan surat rekomendasi saat mendaftar ke salah satu sekolah bergengsi.
“Kami DPRD jujur ada beban moril karena kami dipilih masyarakat, kami mencoba menyampaikan aspirasi masyarakat tapi apakah kami sendiri merasa nyaman? Tidak juga sebetulnya,” ujarnya.
Persoalan surat titip calon siswa itu menurutnya sudah menjadi momok di masyarakat. Untuk mengubah budaya tersebut, kata dia, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
“Kembali kita sama-sama, kita bangun ini ke depan lebih baik sehingga tidak ada lagi pola titip-menitip itu, edukasi kepada masyarakat juga harus disampaikan,” sambungnya.
Bambang juga mengakui, efek dari surat titip calon siswa ini sangat berkepanjangan. Sekolah negeri terindikasi menerima siswa lebih banyak dari kuota hingga minimnya siswa sekolah swasta.
“Bahasanya tidak ada titip-titipan lah dari semua pihak dalam rangka tadi kita berharap supaya ruang-ruang yang ada di sekolah swasta tidak terlalu tertinggal, tidak kosong karena tadi banyak masyarakat yang ingin masuk ke sekolah negeri dan masuknya pun tidak tepat, tidak benar,” ungkapnya.***
Foto: Pexels (ilustrasi)
Editor: Raka A. Firmansyah
(Red)
