Wartain.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi menolak implementasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar yang ada dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.
Diketahui implementasi tersebut berada dalam Pasal 103 mengenai upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja tepatnya pada ayat 4 butir e) yang menyebutkan terkait penyediaan alat kontrasepsi.
Ketua 2 MUI Kota Sukabumi sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Al Fath, KH Fajar Laksana menegaskan pihaknya menolak peraturan pemerintah tersebut yang bisa mendorong para siswa untuk melakukan hubungan seksual diluar nikah.
“Karena seluruh agama melarang mengharamkan perzinahan kalau pendekatannya menjaga aspek kesehatan itu mendorong siswa untuk bisa melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan ini adalah model pendekatan yang tidak pancasilais jadi kalau dari sudut negara kita ini melanggar sila ketuhanan yang Maha Esa,” tegas Kyai Fajar saat ditemui di Ponpes Al Fath pada Selasa (13/8/2024).
“Kami menolak saya pribadi menolak peraturan pemerintah memberikan alat kontrasepsi kepada siswa sekolah karena itu bisa mendorong mereka untuk melakukan hubungan seksual sebelum nikah,” tambahnya.
Fajar menilai dengan diterapkannya peraturan tersebut justru akan menambah praktik perzinahan dan jelas bertentangan dengan hukum agama di Indonesia yang mayoritas beragama muslim.
“justru itu dijaga jadi cara terbaik untuk menjaga siswa-siswa ini akhlaknya baik bukan dengan pendekatan liberalisme bukan dengan pendekatan pemahaman yang tidak menggunakan pendekatan islami gampang saja buatkan tambah kurikulum mandiri ajaran agama Islam dan agama sekolah lainnya,” tegas Fajar.
Saat ini pihaknya tengah menggodok isu tersebut di MUI, dan akan melakukan aksi jika peraturan tersebut ditetapkan.***(RAF)
