Wartain.com || Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Sukabumi, M. Hasan Asari, menghadiri pertemuan silaturahmi dan pembahasan optimalisasi pembangunan daerah bersama Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi, serta Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman.
Acara ini digelar di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, pada Selasa (11/2/2025) malam dan dihadiri oleh para Sekda se-Jawa Barat. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan visi dan misi kepala daerah terpilih di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 agar selaras dengan kebijakan gubernur, bupati, dan wali kota yang baru terpilih.
Dalam pertemuan tersebut, Hasan Asari menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menyesuaikan anggaran secara bertahap, dengan batas akhir pada Agustus 2025. Selain itu, terdapat arahan untuk menangguhkan sementara eksekusi anggaran yang bersumber dari provinsi, kecuali untuk program prioritas yang bersifat wajib (mandatory).
“Salah satu fokus utama adalah sinkronisasi pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang menghubungkan antarwilayah. Jika ada proyek yang menjadi kewenangan kabupaten/kota tetapi anggarannya terbatas, provinsi bisa membantu. Sebaliknya, jika ada jalan provinsi di daerah dengan kekuatan fiskal yang cukup, maka kabupaten/kota bisa mengambil peran dalam pengerjaannya,” jelas Hasan Asari.
Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi dengan baik akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Jawa Barat.
Dalam konteks efisiensi belanja daerah, gubernur terpilih mengingatkan agar kebijakan anggaran 2025 tidak mengurangi belanja publik yang bersifat esensial. Hasan Asari juga menyampaikan rencana pemerintah untuk melakukan survei kebutuhan masyarakat secara berkala, minimal dua kali dalam setahun, guna memastikan kebijakan yang diambil berdasarkan data yang akurat dan sesuai kondisi di lapangan.
“Kami juga membahas kebijakan agar sekolah-sekolah swasta tidak menahan ijazah peserta didik karena alasan biaya. Ini bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan yang lebih inklusif,” tambahnya.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas rencana pemilihan desa terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat. Desa yang terpilih akan mendapatkan bantuan pembangunan senilai Rp5 miliar dalam bentuk fisik atau sarana lainnya yang siap digunakan.
Melalui forum ini, Pj Sekda Kota Sukabumi berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin kuat, sehingga kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
