Wartain.com || Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menyelenggarakan sidang kode etik terhadap Kapolres Bima Kota nonaktif, AKBP Didik Putra Kuncoro. Sidang tersebut digelar menyusul dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus kepemilikan narkoba.
Sidang tersebut dilaksanakan di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Didik mengenakan seragam Pakaian Dinas Harian (PDH). Dan sidang tersebut dijaga ketat oleh personil Provos, karena sidang digelar secara tertutup.
Sebelumnya sudah disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny, bahwa sidang etik akan dijadwalkan pada Kamis ini.
Irjen Pol Johnny, juga menegaskan keseriusan institusinya dalam menuntaskan perkara tersebut. Ia menyatakan bahwa Polri tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan narkotika, termasuk jika pelanggaran itu melibatkan oknum dari internal kepolisian sendiri.
Ia menekankan bahwa upaya yang dilakukan Polri ini adalah bukti nyata bahwa tidak ada ruang aman bagi pelaku kejahatan, termasuk dalam internal institusi.
“Kepolisian Negara Republik Indonesia sekali lagi menegaskan komitmennya untuk tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh oknum internal Polri,” tegas Irjen Pol Isir di Mabes Polri
Selain penindakan hukum, Polri juga perlu melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi bahaya narkoba, pembentukan relawan anti narkoba, dan kerjasama dengan instansi terkait.
Secara keseluruhan, kasus AKBP Didik Putra Kuncoro ini menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk menjauhi narkoba.
Narkoba tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga merusak keluarga, karir, dan citra institusi. Polri harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam memerangi narkoba.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Ujeng)
