Oleh: Dr. Ratna Istianah, S.Si., M.A.P/ Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Wartain.com – Di tengah hiruk-pikuk dunia kepemudaan yang kerap lebih ramai pada seremoni daripada substansi, ada sosok-sosok yang memilih jalan berbeda: tampil bukan untuk panggung, tapi untuk persoalan. Salah satunya adalah Yandra Utama Santosa, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sukabumi, yang juga dikenal luas sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sukabumi dan Sekretaris Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) Jawa Barat.
Saya secara sengaja tidak akan membahas posisinya sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Sukabumi Raya dari sisi pro-kontra kebijakan tersebut. Soal MBG biarlah menjadi diskursus tersendiri yang punya forumnya sendiri. Yang ingin saya soroti di sini adalah satu hal yang lebih mendasar: keberanian seorang pemuda untuk mengambil sikap dan posisi yang jelas di ruang publik, di tengah kecenderungan banyak tokoh muda yang memilih aman dan netral demi menghindari risiko.
Soal posisinya sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Peduli MBG se-Sukabumi Raya, saya memilih untuk tidak masuk ke ranah setuju atau tidaknya program Makan Bergizi Gratis itu sendiri, sebab itu adalah perdebatan kebijakan publik yang punya argumentasi dan datanya masing-masing, baik dari sisi pendukung maupun pengkritik. Yang lebih relevan untuk dicatat di sini adalah keputusan Yandra mengambil posisi terbuka dan terlibat langsung dalam isu yang sedang menjadi perhatian publik. Di tengah kecenderungan banyak aktor muda menghindari isu-isu yang berpotensi kontroversial demi menjaga ‘aman’, memilih untuk berdiri di garis depan sebuah aliansi masyarakat, apapun isi sikapnya terhadap kebijakan tersebut, adalah bentuk keberanian mengambil sikap politik yang patut dicatat.
Konsistensi sikap semacam ini, terlepas dari pro atau kontra publik terhadap kebijakannya, mencerminkan karakter pemimpin muda yang tidak ragu tampil dan bertanggung jawab atas posisinya di hadapan publik.
Jejak lintas golongan yang dibangun Yandra juga patut dicatat. Memimpin KNPI sebagai organisasi payung kepemudaan lintas OKP, sekaligus aktif di Pemuda Muhammadiyah dan menjadi Sekretaris IPTI Jawa Barat, menunjukkan pola kepemimpinan yang tidak terkungkung sekat ormas, agama, atau etnis. Di Sukabumi, daerah yang majemuk secara sosial dan kultural, kombinasi peran semacam ini bukan perkara kecil, ia mensyaratkan kemampuan merangkul, bukan sekadar memimpin satu kelompok.
Bukti paling segar dari keberanian dan inisiatif itu datang dari peringatan Hari Anti NarkotikaInternasional (HANI) 2026. Pada Jumat (26/6/2026), DPD KNPI Kabupaten Sukabumi yang dipimpin Yandra menggelar Puncak Peringatan HANI 2026 di GOR Pemuda Cisaat, dengan menggandeng langsung Polres Sukabumi Kota dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sukabumi. Mengusung tema “Melawan Narkoba, Menyelamatkan Generasi: Sukabumi Bersatu, Pemuda Maju, Generasi Hebat Tanpa Narkoba, Stop Narkoba”, kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan yang menggugurkan kewajiban.
Dalam pernyataannya kepada awak media, Yandra menegaskan bahwa KNPI bersama seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum demi memberantas peredaran gelap narkotika secara konsisten. Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap persoalan ini hanya akan melahirkan generasi yang lemah, baik secara fisik maupun mental.
Yang menarik, langkah ini tidak berdiri sendiri. Komitmen DPD KNPI Kabupaten Sukabumi mendapat sambutan hangat dari Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota, AKP Tenda Sukendar, yang menyebut inisiatif para pemuda ini sangat baik dan luar biasa. Apresiasi serupa juga datang dari Kepala BNNK Sukabumi, AKBP Yuhernawa, yang menilai deklarasi ini sebagai bentuk ikrar bersama untuk mewujudkan cita-cita “Sukabumi Bersih Narkoba” atau Bersinar, sebuah gerakan yang menurutnya harus terus dikampanyekan hingga ke tingkat desa, lingkungan pendidikan, dan instansi
pemerintahan.
Kegiatan yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai OKP, Ormas, unsur Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota, BNNK, hingga Forkopimda Kabupaten Sukabumi ini menjadi bukti bahwa sinergi lintas sektor antara elemen kepemudaan dan aparat negara bukan sekadar wacana. Ia bisa diwujudkan ketika ada inisiator yang berani mengambil langkah pertama.
Di sinilah relevansi sosok seperti Yandra perlu diletakkan dalam konteks yang lebih luas. Dunia kepemudaan hari ini sering dikritik karena minim keberanian: banyak organisasi pemuda yang lebih sibuk dengan seremoni internal ketimbang turun langsung menghadapi persoalan riil masyarakat, seperti narkoba, pengangguran, atau ketimpangan sosial. Ketika seorang ketua organisasi kepemudaan memilih untuk secara terbuka menggandeng aparat penegak hukum dan lembaga negara dalam isu yang sensitif dan berisiko seperti narkotika, itu adalah bentuk keberanian politik yang layak diapresiasi, terlepas dari afiliasi maupun pandangan politik kita masing-masing.
Tentu, sebagai pengamat, saya percaya setiap aktor politik dan kebijakan publik harus terus diawasi dan dikritisi rekam jejaknya secara objektif. Namun objektivitas itu juga berarti memberi pengakuan yang jujur ketika ada langkah baik yang patut dicontoh. Keberanian Yandra untuk tampil di garis depan, merangkul lintas organisasi dan golongan, serta menyatukan kekuatan moral pemuda dengan otoritas negara dalam isu darurat seperti narkoba, adalah teladan kepemimpinan muda yang semestinya lebih banyak ditiru, bukan dipandang sebelah mata.
Generasi muda Sukabumi, dan Indonesia secara umum, membutuhkan lebih banyak sosok yang berani mengambil sikap dan turun tangan langsung, bukan sekadar berwacana di ruang seminar. Semoga langkah-langkah semacam ini terus konsisten dan menginspirasi lebih banyak pemuda lain untuk berbuat serupa di daerahnya masingmasing.***
Editor : Aab Abdul Malik
(DH)
