Wartain.com || Sekjen DPP Gerakan Persatuan Nasional (GPN) 08, Sihabudin angkat bicara soal kebijakan yang diambil oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait adanya larangan warung pengecer untuk menjual Gas LPG 3 Kg.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Menteri ESDM tersebut sangat terkesan jauh dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Karena pesan Presiden harus ada keberpihakan terhadap rakyat.
Sebaliknya, beberapa hari kebelakang Menteri Bahlil mengeluarkan kebijakan justru semakin membebani masyarakat, bahkan bisa jadi membuat sulit hidup masyarakat.
Ditemui wartain.com, dikediamannya, Sekjen GPN 08, Sihabudin mengungkapkan bahwa kebijakan yang telah diambil oleh Menteri ESDM tersebut dinilai lebih menguntungkan beberapa kelompok dan menyengsarakan rakyat kecil.
“Kebijakan ini bagi Kami sangat aneh, sangat jauh dengan semangat Asta Cita Bapak Presiden Prabowo. Amanat Presiden kan jelas, semua kebijakan itu harus pro rakyat,” ungkap Budi, sapaan akrab dari Sihabudin, Rabu 05/02/2025.
Budi juga menegaskan, kebijakan Menteri ESDM dinilai sangat kontradiktif terhadap upaya pemerataan dalam ketahanan energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami dari GPN 08 sangat menyesalkan langkah-langkah Menteri ESDM yang tidak pro-rakyat. Kebijakan yang ada saat ini justru menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat,” jelas Budi.
“Apabila terus seperti ini, Kami mendesak agar Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, segera dievaluasi kinerjanya agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Sekjen GPN 08.
Dalam kesempatan tersebut, Budi juga menekankan bahwa sektor energi harus dikelola dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat luas.
“Hari ini kebutuhan energi itu bukan sekunder lagi, tapi sudah menjadi kebutuhan primer. Cobalah memahami jerit tangis rakyat kecil yang ada di bawah. Menteri itu harus satu komando dengan Presiden,” tandas Budi.
Sekjen GPN 08 berharap, kedepan Menteri ESDM harus melakukan perbaikan dalam pengelolaan sektor energi, agar kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya segelintir pihak.
“Kami berharap evaluasi terhadap kinerja Menteri ESDM segera dilakukan agar tidak tercipta friksi yang negatif terhadap kepemimpinan Pak Prabowo, serta untuk menciptakan stabilitas ketenangan di masyarakat Indonesia,” harap Budi.***
Foto : Dok. Pribadi
Editor : Aab Abdul Malik
Reporter : Dul
