Wartain.com || Warga Kampung Keramat Jaya, Desa Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi mulai melancarkan proses terkait adanya aktivitas tambang galian batu hijau di Blok Gunung Walang.
Aktivitas tambang tersebut dinilai meresahkan karena menimbulkan kebisingan dan dampak negatif lainnya. Selain itu aktivitas tambang juga diduga belum mengantongi izin.
Aktivis Fraksi Rakyat Sukabumi, Rozak Daud mengatakan, warga setempat merasa cemas saat tambang tersebut mulai beroperasi.
Ia menyebut warga juga merasa gelisah atas apa yang dirasakan, mulai daei polusi, getaran, hingga kebisingan yang bersumber dari hilir mudiknya kendaraan angkutan material tambang.
“Kalau pengaduan warga ke kita, ada lahan warga yang ditambang juga di luar lokasi pemilik tambang. Selain itu, dampak dari aktivitas tambang ini selain berdebu, juga ada getaran serta kebisingan kendaraan angkutan,” ujar Rozak, Rabu (8/1/2025).
“Apalagi, jaraknya antara lokasi tambang dengan pemukiman penduduk itu, ada sekitar 100 sampai 200 meter,” lanjutnya.
Selain menimbulkan gangguan lingkungan, warga juga khawatir akan potensi kerusakan yang lebih besar, seperti longsor atau kerusakan lahan produktif.
“Bahkan, pada beberapa waktu lalu, warga sempat melaporkan adanya banjir yang diduga akibat dari aktivitas tambang batu hijau tersebut,” tutur Rozak.
Rozak menjelaskan, dari aduan warga yang ia dengar, aktivitas tambang sudah berjalan selama empat bulan. Selain itu proses perizinannya pun diduga masih belum jelas.
“Padahal, hingga saat ini, proses perizinan baru sampai pada pertemuan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada 2 Januari 2025 lalu. Namun, kegiatan produksi dan pengangkutan material tambang sudah berlangsung cukup lama,” imbuhnya.
Kelemahan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di Sukabumi menjadi sorotan. Menurut laporan, beberapa pelaku usaha sering menganggap persetujuan warga, surat domisili desa, atau rekomendasi dari pihak kecamatan sebagai izin yang sah untuk memulai operasi. Padahal, langkah tersebut belum memenuhi prosedur legal yang seharusnya ditempuh.
“Yang jadi aneh, pejabat yang mengeluarkan rekomendasi dari tingkat bawah justru diam. Pertanyaannya, apakah mereka tidak tahu tahapan yang harus ditempuh oleh pelaku usaha, atau memang sengaja pura-pura tidak mau tahu? Ini sangat berbahaya, karena artinya membiarkan kegiatan yang belum lengkap perizinannya tetap berjalan,” tandasnya.
Sebab itu, pihaknya mendesak kepada pemerintah agar segera melakukan pengawasan terhadap distribusi material tambang. Selain itu, dokumen perizinan yang dimiliki oleh pengusaha perlu diperiksa secara rinci.
“Jika ditemukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, status barang hasil tambang tersebut dapat dianggap ilegal,” tukasnya.
Ia dan masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas tambang yang belum mengantongi izin lengkap.
“Selain itu, diperlukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan setiap aktivitas pertambangan di Sukabumi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, demi melindungi masyarakat dan lingkungan sekitar,” tandasnya.
Sementara itu, Camat Cikembar, Anna Rudiana Nugraha mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti terkait protesan warga Desa Kertaraharja, Kecamatan Cikembar yang mempersoalkan aktivitas tambang batu hijau di wilayah kecamatan yang tengah dipimpinnya tersebut.
“Saya belum tahu soal ini. Seharusnya, kalau memang ada persoalan, warga itu tertulis laporannya dan keluhannya ke siapa, sehingga kita juga punya dasar,” jelasnya.
Ketika disinggung mengenai adanya pertemuan warga yang memprotes aktivitas tambang yang difasilitasi oleh pemerintah Desa Kertaraharja. Anna menjawab, tidak mengetahui pertemuan tersebut.
“Iya, itu juga sama tidak ada laporan ke pemerintah Kecamatan Cikembar. Cuman katanya, Pak Mantri kemarin ikut disana. Tapi, iya itu tidak ada laporan kronologisnya seperti apa,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik