Wartain.com || Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Sukabumi yang merupakan wadah bagi para pekerja asal Indonesia yang bekerja diluar negeri telah mengambil sikap tentang sejumlah WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar.
Diberitakan sebelumnya viral di laman media sosial sejumlah orang mengunggah sebuah video yang berisi permohonan evakuasi karena dirinya menjadi korban TPPO.
Setelah ditelusuri beberapa orang yang ada dalam video itu merupakan warga Sukabumi dan hal tersebut sudah dikonfirmasi Ketua SBMI Kabupaten Sukabumi, Jejen Nurjanah.
Jejen mengatakan sejauh ini ada 11 warga Sukabumi yang menjadi korban TPPO di Myanmar dan jumlah korban berpotensi terus bertambah sesuai laporan yang ia terima. Adapun laporan pertama yang masuk ada di bulan Agustus 2024.
Adapun 11 korban yang teridentifikasi meliputi sembilan orang warga Kecamatan Kebonpedes, dan dua orang warga Kecamatan Cireunghas. Diketahui para korban diberangkatkan pada bulan Mei dan Juni 2024.
Dirinya menyebut para WNI itu menjadi korban scammer, karena apa yang dijanjikan perekrut tidak sesuai dengan apa yang para korban kerjakan. Sebelumnya para korban diiming-imingi untuk bekerja di Thailand sebagai admin salah satu perusahaan crypto.
Setelah sampai di Thailand, para korban yang berbekal visa kerja lalu dijemput oleh pihak perusahaan dan dipindahkan ke wilayah konflik di Myanmar.
“Jelas ini TPPO, karena dia diberangkatkan dengan iming iming gaji yang besar kerjanya di Thailand kerjanya jadi admin salah satu perusahaan dan dengan di negara (Thailand) itu. Ternyata dia di negara yang konflik dan juga disekap dan kerjanya juga jadi scaming online,” kata Jejen kepada Wartain.com pada Rabu (11/9/2024).
“Visanya kunjungan terus dia itu hanya melalui via telepon, ditelepon sama temennya buat kerja di Thailand, buat paspor disana, sudah ada yang jemput disana itu ternyata dia disebrangkan ke negara yang konflik,” ujarnya.
Adapun untuk para perekrut, Jejen menyebutkan mereka masih punya ikatan pertemanan dengan para korban. “Dia (perekrut) sudah kerja disana, kerjanya enak, kerjanya sebagai admin salah satu perusahaan jadi dia tergiur dengan iming iming gaji sebesar 35 juta per bulan,” katanya.
“Faktanya mereka nerima 5 juta ada 6,5 juta itu pun setelah training tiga bulan baru nerima karena training dulu untuk mengoperasikan jadi operator itu harus seperti apa,” lanjutnya.
Berdasarkan video beredar Jejen mengatakan beberapa korban disekap dan tidak diberi makan. “Ketika sudah bocor ke bosnya, dia (korban) disekap gak dikasih makan. Memang sih kasus seperti ini kalau tau ada pengaduan ya disekap,” tandasnya.
Lebih lanjut kata Jejen, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemenlu para korban tengah berada di Hpa Lu, wilayah terpencil di Myawaddy, Myanmar yang merupakan wilayah konflik dan sangat sulit untuk dijangkau karena merupakan wilayah yang berbahaya.
“Kan negara konflik, sementara KBRI tidak punya kewenangan untuk mengambil warga negaranya ke tempat asal dan juga itu berbahaya sekali karena disana yang paling berkuasa adalah pemberontak, mungkin resikonya sangat tinggi itu menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri itu nyawa taruhannya,” kata Jejen.***(RAF).
Editor : AS