Wartain.com || Bencana pergerakan tanah yang menerjang Kabupaten Sukabumi pada Desember 2024 masih menyisakan luka mendalam bagi warga. Di Desa Lembursawah, Kecamatan Pabuaran, ratusan keluarga belum sepenuhnya bangkit dari situasi darurat yang memaksa mereka meninggalkan rumah.
Sebanyak 292 kepala keluarga sempat mengungsi akibat bencana tersebut. Salah seorang penyintas, Yanti Susanti (52), kini kembali dihantui rasa cemas setelah masa tinggalnya di hunian sementara (huntara) Kampung Puncak Bitung berakhir.
“Kemarin sudah selesai tinggal di huntara. Sekarang saya harus kembali lagi ke rumah asal yang sudah rusak dan miring,” ujar Yanti, Kamis (19/2/2026).
Yanti bersama lima anggota keluarganya terpaksa menempati kembali rumah yang kondisinya tak lagi layak. Bangunan yang miring dan atap yang bocor menjadi ancaman sehari-hari. Tak hanya itu, pergerakan tanah juga menyisakan bongkahan batu besar di atas rumahnya yang sewaktu-waktu bisa jatuh.
“Pergeseran tanah itu menyebabkan ada batu gede yang di atas itu takut jatuh apalagi posisi rumah saya dekat dengan batu itu. Itu yang dikhawatirkan. Apalagi kalau hujan ga tenang aja. Rumah udah pada bocor apalagi sekarang bulan puasa,” tuturnya dengan nada cemas.
Harapan warga sebenarnya sempat menguat dengan dibangunnya 70 unit hunian tetap di Kampung Leuwimalang, Desa Lembursawah. Rumah tahan gempa tipe RTG Riksa tersebut diproyeksikan untuk korban dengan kategori rusak berat. Namun hingga kini, bangunan itu belum bisa ditempati.
“Untuk sekarang ingin secepatnya pemerintah itu mengeluarkan uang untuk 70 unit rumah supaya kami bisa menempatkan rumah yang baru,” harap Yanti.
Ketua Forum Masyarakat Desa Lembursawah, Randi Firmansyah, menjelaskan bahwa daftar calon penghuni 70 unit rumah tersebut sudah ditetapkan. Lahan pun telah disiapkan oleh pemerintah desa. Kendala utama saat ini adalah belum adanya pembayaran dari pemerintah terhadap pembangunan rumah tersebut.
“Yang 70 sudah ada listnya itu untuk yang rusak berat. Hari ini lahan yang disiapkan pihak desa sudah ada. Akan tetapi hunian yang baru dibangun belum bisa ditempati karena belum ada pembayaran dari pihak pemerintah,” jelas Randi.
Secara keseluruhan, tercatat sekitar 170 rumah terdampak pergerakan tanah dengan 292 jiwa menjadi penyintas. Warga berharap 70 unit yang telah selesai dibangun dapat segera dihuni, sembari menunggu pembangunan rumah lainnya direalisasikan.
“Totalnya 170 rumah yang terdampak. Kami akan mengawal advokasi bagaimana pembangunan sampai akhir,” tegasnya.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menyatakan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah mengajukan bantuan relokasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, pembangunan 70 unit hunian tetap itu disebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pemkab.
“Di sana sudah ada pembangunan (hunian tetap) ada 70 unit, tapi dari 70 unit itu tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Masyarakat ingin ada kepastian, karena tidak ada laporan pembangunan itu kita kan bingung pertanggungjawabannya,” ujar Ade.
Ia menjelaskan, pola yang lazim terjadi adalah dana bantuan disalurkan ke rekening masyarakat, lalu warga menunjuk pelaksana pembangunan. Namun dalam kasus ini, rumah dibangun lebih dulu sementara anggaran belum tersedia.
“Yang ngebangunnya ada PT ada CV, tapi enggak bilang dulu ke kita. Biasanya uang itu masuk ke rekening masyarakat, dari masyarakat mengajukan ke PT untuk dibangunkan, kalau ini kebalik dibangunkan dulu tapi uangnya belum ada. Makanya kita akan berusaha, pengusaha kasihan, masyarakat juga udah lama, apalagi sekarang menghadapi ramadan dan lebaran,” paparnya.
Pemkab Sukabumi pun telah menginstruksikan BPBD untuk kembali berkoordinasi dengan BNPB terkait pencairan anggaran relokasi. Pengajuan sebelumnya melalui skema Dana Siap Pakai (DSP) disebut mengalami perubahan menjadi hibah.
“Oleh karena itu besok kita akan kejar lagi ke sana, karena dulu sudah diajukan DSP (Dana Siap Pakai), tapi dari sana berubah jadi berbentuk hibah, kita udah ajukan mungkin mengajukan di Februari 2025,” ungkapnya.
Ade menegaskan, pihaknya akan memastikan kejelasan alur dana bantuan tersebut. “Kita pemda belum ada kabar nih karena uang itu harusnya masuk ke rekening masyarakat penerima manfaat, besok saya tugaskan BPBD ke BNPB untuk melihat betul atau tidak ini, kalau misalnya betul akan kita panggil orangnya kemudian kita akan komunikasi supaya bisa dibayar terlebih dahulu,” tandasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
