Wartain.com || Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menghadiri Entry Meeting Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Rabu (12/2/2025). Acara ini berlangsung di Aula Edelweis, Kantor Perwakilan BPKP Jawa Barat, dan dihadiri oleh kepala daerah se-Jawa Barat.
Pertemuan ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD. Selain itu, agenda ini juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 yang menegaskan peran BPKP dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prioritas nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Kusmana Hartadji menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi untuk menyesuaikan postur APBD agar selaras dengan kebijakan efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kita harus memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan sasaran utama, seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan ketahanan pangan. Jangan sampai ada anggaran yang tidak sejalan dengan prioritas ini,” ujar Kusmana.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun perubahan anggaran baru akan dilakukan pada Agustus 2025, pemerintah daerah harus mulai menyesuaikan alokasi belanja sejak sekarang agar tidak melenceng dari kebijakan efisiensi yang telah ditetapkan.
“BPKP telah mencatat beberapa daerah masih mengalokasikan anggaran yang belum mencerminkan efisiensi sebagaimana diarahkan oleh Presiden. Maka dari itu, kami akan mengevaluasi kembali struktur APBD Kota Sukabumi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Inspektorat, dan BPKAD,” tambahnya.
Dalam forum ini, BPKP menekankan bahwa belanja daerah harus lebih transparan dan akuntabel, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan di tahun 2025. Pemerintah daerah pun diminta untuk lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD.
“Ada beberapa program yang sebaiknya ditunda jika tidak berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan. Ini penting agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Kusmana.
Dengan adanya pengawasan ketat dari BPKP, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih disiplin dalam mengelola keuangan, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
