Wartain.com || Hari ini, kami dari Aliansi Mahasiswa Garut menggelar aksi demonstrasi untuk menyampaikan tuntutan terhadap pemerintah terkait berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak transparan dalam implementasinya.
Kami menuntut agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan yang kami anggap krusial bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berikut adalah tuntutan utama yang kami sampaikan:
1. Mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran, yang memiliki potensi menghambat program-program sosial yang bersifat krusial bagi masyarakat.
2. Meninjau ulang peran dan fungsi utama TNI dan POLRI agar tetap fokus pada menjaga keamanan dan ketahanan negara tanpa melakukan intervensi yang berlebihan dalam ranah sipil.
3. Meninjau kembali Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang memungkinkan perguruan tinggi dijadikan pihak ketiga dalam pengelolaan tambang, guna memastikan dunia akademik tetap netral dan tidak terjebak dalam kepentingan bisnis.
4. Meninjau ulang program Makan Bergizi Gratis dengan memastikan anggaran yang cukup dan kandungan gizi yang sesuai dengan standar kesehatan guna mencapai tujuan perbaikan gizi anak-anak Indonesia.
5. Mempercepat reforma agraria dan menyelesaikan konflik-konflik agraria yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah, dengan memastikan distribusi lahan yang adil dan berpihak pada masyarakat kecil.
6. Melakukan evaluasi mendalam terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah menyebabkan peta konflik baru serta menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan.
7. Mengatur ulang PMK Nomor 286 tentang Dana Operasional Menteri untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efisien dan bertanggung jawab.
8. Mendesak pemerintah untuk tidak lagi membuat kebijakan yang tidak berbasis riset ilmiah serta memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi RUU Perampasan Aset, guna memastikan bahwa regulasi ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau penindasan terhadap pihak tertentu.
Kami menegaskan bahwa kebijakan yang tidak transparan, tidak berbasis riset, serta tidak berpihak pada rakyat harus segera dievaluasi dan diperbaiki. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Demikian siaran pers ini kami sampaikan. Kami berharap pemerintah segera merespons tuntutan ini dengan langkah-langkah konkret demi kepentingan bersama. Garut, Kamis 20/02/2025. (***)
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Salman/Biro Garut)
