Wartain.com || Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan yang dipimpin oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, didampingi Wakil Wali Kota Bobby Maulana. Rapat yang berlangsung pada Senin, (3/3/2025), di Oproom Setda Kota Sukabumi ini dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Mohamad Hasan Asari, serta para asisten daerah, staf ahli, dan kepala perangkat daerah.
Dalam pertemuan ini, Wali Kota Sukabumi memaparkan strategi pembangunan Kota Sukabumi untuk periode 2025-2030. Fokus utama kebijakan yang disampaikan meliputi efisiensi anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pembangunan infrastruktur strategis.
“Kebijakan pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat tanpa ada intervensi politik. ASN harus bekerja secara profesional, tidak menghambat jalannya pembangunan, dan membuka lembaran baru dengan berpedoman pada undang-undang serta peraturan pemerintah,” ujar H. Ayep Zaki.
Strategi Fiskal dan Penguatan PAD
Dalam refleksi hasil retreat di Magelang, Wali Kota menyoroti ketergantungan fiskal Kota Sukabumi pada transfer pemerintah pusat. Ia menargetkan peningkatan PAD dalam lima tahun ke depan melalui digitalisasi retribusi dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga tingkat RT/RW.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap RSUD Kota Sukabumi yang mengalami kerugian sekitar Rp30-40 miliar per tahun. Langkah perbaikan mencakup penggantian Dewan Pengawas RSUD dan peningkatan efisiensi pengelolaan rumah sakit.
Selain itu, optimalisasi peran BUMD menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan kontribusi BUMD terhadap PAD sebesar Rp30 miliar melalui berbagai langkah konkret, seperti peningkatan layanan air bersih oleh PDAM, pengurangan kebocoran air, perluasan akses kredit mikro bagi pedagang pasar oleh BPR, serta diversifikasi usaha dan kerja sama dengan BPJS oleh PD Waluya. Evaluasi terhadap Pasar Pelita juga akan dilakukan guna memastikan harga kios memberikan kontribusi optimal bagi PAD.
Transparansi Tata Kelola Pemerintahan
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Wali Kota menegaskan bahwa kebijakan harus selaras dengan regulasi pemerintah pusat. Penunjukan pejabat strategis akan dilakukan melalui Panitia Seleksi (Pansel) guna menjamin transparansi dan profesionalisme.
Pengawasan terhadap perusahaan besar yang belum memiliki izin operasional juga akan diperketat agar mereka dikenakan pajak sesuai regulasi. Selain itu, pengadaan barang dan jasa akan diawasi lebih ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Sebagai bagian dari program lingkungan, Pemkot Sukabumi akan mengaktifkan kembali program Jumat Bersih (Jumsih) yang dilakukan setiap Jumat pagi. Kegiatan ini diawali dengan olahraga selama 45 menit, lalu dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih di berbagai titik kota. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
Dukungan untuk Investasi dan Ekonomi Kreatif
Dalam sesi diskusi, Kepala DPMPTSP Iskandar Ifhan menyampaikan bahwa roadmap investasi telah disusun, dengan sektor properti sebagai salah satu pengungkit PAD. Saat ini, delapan pengembang properti siap menanamkan investasi senilai Rp250 miliar di Kota Sukabumi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Asep Suhendrawan menegaskan bahwa visi pembangunan yang dipaparkan Wali Kota akan dimasukkan dalam revisi RPJMD yang dijadwalkan pada Mei 2025.
Ketua Lembaga Wakaf Doa Bangsa, Agus Wahidin, menyampaikan dukungannya terhadap Gerakan Wakaf Uang berbasis kewilayahan yang bertujuan membangun dana abadi umat. Program ini telah mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana wakaf guna mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.
Tim Keuangan Pemkot Sukabumi yang diwakili oleh Ubaidillah menekankan pentingnya Kota Sukabumi sebagai role model dalam pengelolaan fiskal daerah. Seluruh perangkat daerah diajak untuk menyusun strategi keuangan yang lebih berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Bobby Maulana menyoroti pentingnya literasi digital dan komunikasi publik yang lebih efektif. Pemerintah Kota Sukabumi akan membentuk tim media sosial resmi untuk mengelola opini publik serta mengoptimalkan subsektor ekonomi digital sebagai pilar ekonomi baru Kota Sukabumi.
Kesepakatan dan Penutup
Dalam rapat tersebut, disepakati beberapa keputusan utama, antara lain:
Menetapkan target PAD untuk tahun 2025 dan lima tahun ke depan.
Mengoptimalkan peran BUMD dalam meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Melakukan evaluasi dan pembenahan pengelolaan RSUD Kota Sukabumi.
Memastikan kebijakan anggaran daerah dijalankan secara efisien dan transparan.
Mengaktifkan kembali program Jumat Bersih sebagai bagian dari gerakan Sukabumi Bersih dan Sehat.
Rapat ditutup dengan arahan Wali Kota agar seluruh jajaran Pemerintah Kota Sukabumi bekerja secara profesional dan fokus pada pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan arah kebijakan yang jelas dan strategi pembangunan yang matang, Sukabumi Baru 2025-2030 diharapkan dapat mewujudkan kota yang lebih inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
