Wartain.com || Kondisi sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kota Sukabumi tahun ajaran 2025/2026 memprihatinkan. Enam sekolah dilaporkan mengalami krisis jumlah peserta didik baru, bahkan beberapa di antaranya hanya menerima kurang dari lima siswa.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta (FKKS) Kota Sukabumi, Budi Supriadi, menyebutkan bahwa fenomena ini merupakan imbas dari kebijakan terbaru Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kuota siswa di sekolah negeri.
“Ada enam sekolah yang menerima siswa baru kurang dari lima orang,” ujar Budi, Jumat (18/7/2025).
Ia menilai, merosotnya jumlah pendaftar ke SMK swasta dipicu oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 yang menetapkan peningkatan kuota siswa per rombongan belajar (rombel) di SMA/SMK negeri dari 36 menjadi 50 orang.
“Jelas sangat berdampak bagi sekolah swasta. Dengan sekolah negeri yang gratis dan kuota rombel yang bertambah, sekolah swasta semakin sulit bersaing,” ungkapnya.
Budi juga menyoroti dampak ekonomi yang turut memengaruhi keputusan orang tua dalam memilih sekolah negeri ketimbang swasta. Program Pemerintah Provinsi seperti Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) dinilai makin mendorong orang tua untuk menghindari biaya pendidikan tambahan.
“Orang tua banyak yang kesulitan secara ekonomi, sehingga mereka lebih memilih menyekolahkan anak ke sekolah negeri. Bahkan katanya di lapangan jumlah siswa per rombel bisa melebihi 50 orang,” tambahnya.
Meski demikian, sekolah-sekolah swasta tetap berkomitmen menjalankan program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) seperti yang diinstruksikan pemerintah. MPLS Panca Waluya tetap dilaksanakan selama sepekan dengan melibatkan pemateri dari TNI, Polri, serta instansi terkait.
“Walaupun jumlah siswa baru menurun, sekolah tetap melaksanakan MPLS dari Senin hingga Jumat. Materinya antara lain wawasan kebangsaan, disiplin, bahaya psikotropika, dan tertib berlalu lintas,” jelasnya.
Lebih jauh, Budi mengungkapkan bahwa krisis siswa ini berimbas langsung pada aspek operasional sekolah. Minimnya siswa menyebabkan jumlah kelas menyusut, yang pada akhirnya mengurangi jam mengajar guru honorer. Imbasnya, pendapatan guru turut terpangkas.
“Dengan jam mengajar berkurang, otomatis honor guru juga berkurang karena dihitung berdasarkan jumlah jam pelajaran. Hal ini jelas berdampak pada keberlangsungan operasional sekolah,” tegasnya.
Ia berharap kebijakan gubernur terkait kuota siswa sekolah negeri dapat dievaluasi agar tidak semakin meminggirkan peran sekolah swasta dalam dunia pendidikan.
“Kami berharap ada kebijakan yang lebih adil dan berpihak agar keberadaan sekolah swasta tetap terjaga sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan,” tutupnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
