Oleh: Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Gelombang demonstrasi yang memuncak pada 25, 28, dan 29 Agustus 2025 menjadi penanda penting dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru berusia satu tahun. Pembakaran gedung DPR, perusakan kendaraan, dan kerusuhan di berbagai daerah menghadirkan pertanyaan mendasar: mengapa kemarahan rakyat pecah di era Prabowo, sementara pada satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, meski berbagai isu sosial-ekonomi menghantam, eskalasi sebesar itu relatif bisa dikendalikan?
Untuk menjawabnya, kita perlu menelisik beberapa faktor pemicu, pemantiknya, serta aktor yang terlibat, baik di level lokal maupun transnasional.
Luka Ekonomi yang Menjadi Bara
Kondisi ekonomi menjadi latar belakang paling nyata. Rakyat yang sudah terhimpit oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, beban pendidikan, PHK massal, dan lonjakan pajak properti, harus berhadapan dengan wacana kenaikan tunjangan DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Di tengah krisis, kebijakan semacam ini dipandang sebagai simbol ketidakpekaan elite politik.
Jika di era Jokowi, kenaikan BBM, pangan, hingga kontroversi omnibus law memicu demonstrasi namun masih dalam skala terkendali, maka di era Prabowo, akumulasi kekecewaan bertemu dengan simbol ketidakadilan yang begitu mencolok. DPR, yang semestinya menjadi wakil rakyat, justru tampil sebagai “kelas istimewa” yang semakin jauh dari penderitaan rakyat.
Ucapan Politik sebagai Pemantik
Faktor kedua adalah komunikasi politik yang buruk. Beberapa pernyataan kontroversial dari anggota DPR justru memperparah api kemarahan. Ahmad Sahroni yang menyebut pendemo sebagai “orang tolol”, video joget Eko Patrio yang dianggap melecehkan penderitaan rakyat, serta komentar publik figur seperti Uya Kuya dan Nafa Urbach yang dinilai meremehkan keresahan sosial, membuat massa merasa semakin dihina.
Dalam konteks politik Indonesia, pernyataan publik figur sering kali punya dampak lebih besar daripada kebijakan formal. Kata-kata yang keluar di saat rakyat marah bisa menjadi percikan bensin di tengah kobaran api.
Demonstrasi dan Eskalasi
Pada 25 Agustus, massa dari mahasiswa, pengemudi ojek online, dan kelompok sipil lainnya turun ke jalan, dipimpin oleh tokoh lokal seperti Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama. Awalnya hanya berupa aksi penolakan, namun berkembang menjadi bentrokan dengan aparat.
Tanggal 28 Agustus, gelombang buruh dan mahasiswa bergabung, menambah intensitas. Aparat merespons dengan gas air mata dan water cannon, tapi tidak berhasil mengendalikan situasi.
Ledakan terbesar terjadi pada 29 Agustus, setelah seorang pengemudi ojol, Affan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan taktis. Kematian itu menjadi pemicu solidaritas emosional yang luar biasa. Aksi spontan merebak ke berbagai kota: Surabaya, Bandung, Medan, Pontianak, hingga Makassar. Kerusuhan makin luas dengan pembakaran gedung DPRD, perusakan fasilitas publik, dan aksi anarkis lain.
Aktor Penyusup dan Dalang
Polisi menyebut adanya penyusup yang memanfaatkan situasi untuk menciptakan kerusuhan. Mantan Kepala BIN, A.M. Hendropriyono, bahkan menuding adanya keterlibatan kapitalis global seperti George Soros, David Rockefeller, hingga Michael Bloomberg yang diduga menggerakkan jaringan kaki tangan di dalam negeri.
Meski tudingan itu masih kontroversial, sulit dipungkiri bahwa situasi krisis sering kali dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan, baik politik domestik maupun transnasional. Rakyat yang marah bisa menjadi alat, dan demonstrasi yang sejatinya sah bisa digeser menjadi kerusuhan besar.
Mengapa di Era Prabowo?
Pertanyaan penting adalah mengapa kemarahan rakyat meledak sekarang, bukan saat Jokowi berkuasa? Ada beberapa jawaban. Pertama, kondisi ekonomi pasca pandemi, krisis pangan global, dan beban utang negara membuat daya tahan masyarakat semakin rapuh. Kedua, Prabowo naik dengan janji besar—keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan—namun rakyat merasa realitas tak sesuai ekspektasi. Ketiga, elite politik di parlemen justru mengirim sinyal ketidakpekaan, yang bagi rakyat terasa sebagai pengkhianatan.
Era Jokowi memang sarat masalah, namun ada dua hal yang membuat eskalasi lebih terkendali: komunikasi politik yang relatif rapi, dan legitimasi yang dibangun lewat program populis seperti bantuan sosial. Di era Prabowo, justru simbol-simbol kemewahan dan kata-kata kasar elit menjadi pemantik kemarahan.
Kesimpulan
Kemarahan rakyat di era Prabowo bukan sekadar fenomena spontan, melainkan hasil akumulasi luka ekonomi, ketidakadilan politik, dan komunikasi publik yang buruk. Demonstrasi 25–29 Agustus 2025 adalah alarm keras: bahwa jurang antara rakyat dan elit semakin lebar.
Siapa aktor utamanya? Ada kombinasi: elite politik yang ceroboh, aktivis lokal yang memobilisasi, penyusup yang memperkeruh, dan mungkin tangan asing yang memanfaatkan. Namun aktor terpenting sesungguhnya adalah rakyat sendiri—yang marah karena merasa dikhianati.
Jika pemerintah tidak segera menata ulang kebijakan dan membangun kembali kepercayaan, maka kerusuhan Agustus 2025 bisa menjadi bab awal dari ketidakstabilan yang lebih panjang.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
