Wartain.com || Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan kembali fokusnya pada tata kelola penanganan stunting yang lebih terukur dan berbasis target melalui Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Tingkat Kecamatan Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Ruang OpRoom Setda Kota Sukabumi, Senin (01/12/2025), ini menjadi momentum penguatan manajemen kinerja lintas perangkat daerah.
Rakor dibuka oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, dan dihadiri unsur TP3S Provinsi Jawa Barat, jajaran TP PKK Kota Sukabumi, Bappeda, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, serta para camat dan lurah. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan bahwa isu stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi agenda strategis seluruh ekosistem pemerintah daerah.
Dari Capaian Menuju Konsistensi Kinerja
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyoroti pentingnya mempertahankan ritme kerja setelah Kota Sukabumi berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 26,9% (2023) menjadi 19,7% (2024) berdasarkan SSGI. Capaian itu turut mengantarkan Kota Sukabumi meraih Penghargaan Kinerja Terbaik 1 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting tingkat Jawa Barat 2024 dan Insentif Fiskal Rp 5,5 miliar dari Kementerian Keuangan.
Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus diterjemahkan menjadi standard kinerja yang konsisten, bukan sekadar prestasi sesaat. Target RPJMD 2025–2029 yang mengamanatkan penurunan prevalensi hingga 13,36% pada 2029 menjadi tolok ukur baru bagi seluruh perangkat daerah.
“Angka-angka itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap generasi Kota Sukabumi. Kinerja harus ditopang koordinasi yang kuat dan perencanaan yang jelas,” ujarnya.
Penguatan Sistem, Data, dan Intervensi
Tiga arah kebijakan disampaikan sebagai landasan percepatan penurunan stunting:
Layanan lintas sektor yang terkonsolidasi, sehingga program setiap OPD saling mendukung, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Intervensi berbasis sasaran rentan, mulai dari ibu hamil, balita, remaja putri, hingga calon pengantin.
Budaya data yang tertib, agar perencanaan anggaran dan program benar-benar selaras dengan kebutuhan lapangan.
Wakil Wali Kota menekankan pentingnya validitas data kecamatan dan kelurahan sebagai elemen utama dalam mengukur kinerja dan menentukan intervensi.
Kolaborasi Pemerintah–Masyarakat
Ia juga mengapresiasi berbagai inisiatif masyarakat, termasuk gerakan “Sate Sapi Satu Telur Satu Pegawai” oleh relawan Cikole, yang dinilai mampu memperluas jangkauan intervensi gizi. Pemerintah membuka ruang bagi kecamatan lain untuk mengadopsi inovasi serupa sebagai bentuk kolaborasi sosial.
Selain intervensi masyarakat, berbagai program pemerintah seperti pemberian telur untuk ibu hamil KEK, tablet tambah darah untuk remaja putri, serta pendampingan calon pengantin dipastikan terus dioptimalkan.
“Jika kinerja kita semakin baik, peluang peningkatan insentif fiskal dari pusat sangat terbuka,” tuturnya.
Menegaskan Komitmen Kota Bercahaya
Rapat Koordinasi TP3S menjadi langkah awal menyatukan ritme kerja seluruh kecamatan menuju tata kelola penanganan stunting yang lebih terintegrasi dan berdampak. Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan komitmennya untuk menjaga konsistensi kinerja, memperkuat sinergi lintas sektor, dan memastikan pelayanan stunting menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.
Upaya ini menjadi bagian penting dari visi Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis — Kota Sukabumi Bercahaya.*** (RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
