Wartain.com – Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Provinsi Jawa Barat kembali bergulir. Dinas Pendidikan Jabar membuka pendaftaran SMA, SMK, dan SLB dengan sistem yang mengatur mulai dari pendaftaran, seleksi, pengumuman, hingga daftar ulang.
Salah satu dokumen yang kini banyak dicari calon siswa adalah Identitas Kependudukan Digital. Meski IKD bukan syarat utama SPMB, lonjakan permintaan aktivasi IKD membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi bergerak cepat.
Untuk memastikan pelayanan tidak tersendat, Disdukcapil Sukabumi melakukan monitoring ke seluruh Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah. Fokusnya pada kelancaran layanan IKD agar calon siswa dan orang tua tidak terkendala saat mendaftar.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Sukabumi Amir Hamzah turun langsung memimpin tim monitoring ke Kantor UPTD Kecamatan Cicurug, Senin 8/6/2026. Itu hari pertama masuk kerja pasca libur panjang yang biasanya dibarengi lonjakan pemohon.
“Saya bersama tim monitoring pelayanan mengunjungi Kantor UPTD Cicurug untuk melihat pelayanan IKD. Karena hari ini memang hari pertama masuk kerja dan biasanya pelayanan suka banyak, terutama sekarang banyak permintaan aktivasi IKD,” ujar Amir Hamzah, Selasa 9/6/2026.
Ia menegaskan IKD memang bukan syarat utama dalam SPMB. Namun setiap UPTD yang berada di bawah Disdukcapil Kabupaten Sukabumi wajib memberikan pelayanan maksimal agar tidak ada siswa yang terhambat administrasi.
“Kendati IKD bukan menjadi persyaratan utama SPMB tetapi dengan adanya SPMB ini permintaan IKD membludak. Kami khawatir pelayanan kepada masyarakat terutama aktivasi IKD agak terhambat, supaya diperlancar dan kalau bisa jemput bola ke sekolah atau desa-desa,” tegas Amir.
Strategi “jemput bola” dipilih untuk mendekatkan layanan ke calon siswa. Petugas didorong aktif ke sekolah-sekolah dan desa agar proses aktivasi IKD bisa dilakukan massal, tidak menumpuk di kantor UPTD.
Amir juga mengingatkan masyarakat bahwa pelayanan administrasi kependudukan sangat bergantung pada jaringan internet. Jika akses terganggu, petugas diminta menyiapkan jalan alternatif agar pelayanan tetap jalan.
Untuk mengurangi antrean fisik, Disdukcapil mendorong warga memanfaatkan aplikasi Sipelink. Ada fitur antrean online bagi yang datang ke kantor, dan layanan Format COD untuk cetak ulang KTP yang dikirim langsung ke rumah.
“Pelayanan yang lebih mudah tidak langsung datang ke UPTD atau dinas bisa akses aplikasi Sipelink. Ada antrean online dan layanan cetak ulang KTP format COD,” pungkas Amir Hamzah.
Dengan sinergi Disdukcapil dan Disdik Jabar, diharapkan SPMB 2026 berjalan lancar. Siswa cukup fokus menyiapkan berkas akademik, sementara urusan administrasi kependudukan dibantu lewat layanan yang dipercepat dan diperluas jangkauannya.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Intan)
