Wartain.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat menggelar Bimbingan Teknis bertajuk “Etika di Tengah Krisis: Penguatan Regulasi Penyiaran dalam Liputan Bencana” di Oproom Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Kamis (21/5/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program PATALI (Pengawasan Semesta yang Lestari dan Independen).
Acara diikuti oleh organisasi kemahasiswaan, Jurnalis Mahasiswa Universitas Nusa Putra, PWI Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta IJTI Sukabumi Raya. Keterlibatan lintas sektor ini menunjukkan bahwa etika peliputan bencana menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya media.
Dorong kesadaran lingkungan dan mitigasi bencana
Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, menyatakan kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif terkait kepedulian lingkungan dan mitigasi bencana.
“Ini tidak bisa hanya jadi tugas pemerintah atau lembaga penyiaran. Televisi, radio, humas pemerintah, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat harus ikut membangun kesadaran publik,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa fungsi penyiaran dalam mendorong pelestarian lingkungan dan menyebarkan informasi kebencanaan yang akurat sudah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 dan P3SPS.
Adiyana menekankan pentingnya etika jurnalistik saat meliput bencana. Media dilarang mengeksploitasi korban demi sensasi, harus berhati-hati saat mewawancarai anak korban, dan menjaga keberimbangan informasi.
“Nilai budaya Sunda sudah lama mengajarkan manusia menjaga hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam. Kepedulian lingkungan harus lahir dari kesadaran budaya, bukan sekadar aturan,” katanya.
Tekankan jurnalisme yang manusiawi
Praktisi media Ganang Widianto menambahkan, wartawan dituntut cepat tapi juga peka terhadap korban.
“Jurnalisme bukan hanya soal kecepatan berita, tapi juga tanggung jawab kemanusiaan. Informasi yang disampaikan harus membantu masyarakat dan menumbuhkan solidaritas,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya jurnalisme filantropi yang didukung hibah dari yayasan nirlaba dan donor individu agar pemberitaan independen tetap berjalan.
Melalui program PATALI, KPID Jabar rutin menggelar bimtek regulasi penyiaran, talkshow, dan RDPA bersama lembaga penyiaran lokal. Harapannya, peliputan bencana ke depan lebih beretika, berpihak pada korban, dan memperkuat budaya sadar lingkungan di masyarakat.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
