Wartain.com – PPJNA 98 menggelar konsolidasi organisasi di Surabaya, Selasa (14/7/2026). Pertemuan ini menjadi ruang memperkuat sinergi antarelemen masyarakat sipil untuk mengawal program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah organisasi dan komunitas relawan hadir dalam forum tersebut. Di antaranya LSM Jarpek yang diwakili Edi Firmanto, Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Aliansi Biru Ceria, hingga Forum Prabowo. Agenda utamanya menyamakan persepsi tentang peran masyarakat dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menegaskan dukungan pihaknya bukan sekadar dukungan politik. Menurutnya, dukungan itu lahir dari komitmen mengawal kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“PPJNA 98 mendukung berbagai program strategis Presiden Prabowo seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program-program tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Anto.
Ia menilai Koperasi Desa Merah Putih penting untuk memperkuat ekonomi dari akar rumput. Lewat koperasi, warga desa diharapkan lebih mudah mengakses pembiayaan, pemasaran hasil produksi, hingga pengembangan usaha mikro dan pertanian.
Sementara Kampung Nelayan Merah Putih dipandang sebagai perhatian nyata pemerintah pada masyarakat pesisir. Anto menilai potensi sektor kelautan masih besar dan perlu didorong melalui kebijakan yang meningkatkan produktivitas nelayan serta memperbaiki distribusi hasil tangkap.
Untuk Program MBG, Anto menyebut dampaknya tidak hanya pada gizi anak. Program ini juga menggerakkan rantai ekonomi karena melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga koperasi sebagai pemasok pangan. Ia menyebut MBG sebagai salah satu program unggulan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Menurut Anto, kunci keberhasilan program-program tersebut ada pada partisipasi masyarakat. Karena itu PPJNA 98 akan terus melakukan konsolidasi di berbagai daerah agar masyarakat tidak hanya jadi penerima manfaat, tapi juga pengawas kebijakan.
“Kami ingin masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah. Dukungan yang kami berikan adalah dukungan yang disertai tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh kebijakan benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat,” katanya.
Dalam forum juga mengemuka bahwa semangat Reformasi 1998.masih relevan. Namun semangat itu kini tidak hanya lewat kritik, tetapi juga lewat kontribusi nyata dan masukan konstruktif untuk pembangunan.
Para peserta sepakat pembangunan nasional butuh stabilitas politik dan kolaborasi. Ormas, aktivis, relawan, dan komunitas sipil dinilai berperan sebagai mitra kritis pemerintah agar program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Di akhir kegiatan, PPJNA 98 menegaskan komitmennya menjadi bagian gerakan masyarakat yang mendukung pembangunan nasional dengan tetap berpegang pada nilai demokrasi, Pancasila, dan semangat Reformasi 1998. Konsolidasi Surabaya ini diharapkan menjadi awal perluasan jaringan dan percepatan implementasi program pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
