Wartain.com – Isu penanganan hukum terhadap seorang kepala desa di wilayah Ciemas, Kabupaten Sukabumi, menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Ujang Abdurohim Rochmi dari Fraksi Partai Golkar atau yang dikenal dengan Dewan Batman.
Ia mendorong pihak kepolisian agar terbuka dalam menyampaikan setiap perkembangan kasus. Tujuannya agar tidak berkembang informasi simpang siur yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Publik berhak mengetahui sejauh mana proses penanganannya. Transparansi sangat penting agar tidak muncul spekulasi yang justru memperkeruh suasana,” ujar Ujang pada Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, setiap perkara yang melibatkan pejabat publik wajib diproses secara terang. Sebab hal ini berkaitan langsung dengan kredibilitas pemerintah dan kepercayaan warga kepada penegak hukum.
Dewan Batman juga menggarisbawahi pentingnya asas persamaan di hadapan hukum. Jabatan, katanya, tidak bisa dijadikan alasan untuk mendapatkan perlakuan istimewa.
“Kalau memang ada unsur pidana, proses saja sesuai aturan. Jangan ada perlakuan khusus hanya karena yang bersangkutan memiliki jabatan,” tegasnya.
Kendati demikian, ia mengimbau masyarakat agar tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Jangan mudah menghakimi sebelum ada kepastian hukum dari pengadilan.
Lebih lanjut, ia berharap aparat dapat bekerja secara profesional dan netral, tanpa dipengaruhi kepentingan atau tekanan dari pihak tertentu.
“Yang terpenting adalah fakta hukumnya. Masyarakat ingin melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil,” ujarnya.
Kasus yang menjerat oknum kepala desa Ciemas itu sebelumnya sudah ramai diperbincangkan warga dan menjadi sorotan di media sosial.
Sampai saat ini, kelanjutan proses hukumnya masih ditunggu publik. Masyarakat Ciemas berharap ada kepastian hukum yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
