Wartain.com – Akses pengusaha daerah ke bisnis pertambangan bakal diperluas. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan UMKM, koperasi, dan pengusaha lokal kini diprioritaskan mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa harus ikut tender.
Kebijakan itu disampaikan Bahlil dalam Rakernas III HIPPI di Jakarta, Senin (12/10). Menurutnya, sistem tender selama ini membuat pengusaha daerah kalah sebelum bertanding.
“Saya ingin orang daerah kalau disuruh tender dengan orang Jakarta dengan KBLI-nya sekian puluh miliar, sekian ratus miliar, ya belum tender udah kalah duluan,” tegas Bahlil.
Untuk itu, pemerintah merevisi aturan Minerba. Koperasi dan UMKM kini bisa mendapat IUP secara prioritas. Aturan turunannya dalam bentuk PP juga sudah disiapkan dan telah diuji di MK.
Tidak hanya itu, Bahlil juga melegalkan sekitar 43 ribu sumur minyak rakyat yang sebelumnya ilegal. Sumur-sumur tersebut rata-rata menghasilkan 4-5 barel per hari dan hasilnya dibeli Pertamina dengan harga 80 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP).
Langkah lain yang diambil adalah menerbitkan Keputusan Menteri yang melarang afiliasi antara pemegang IUP dengan kontraktornya.
“Saya buat Keputusan Menteri lagi kemarin. Untuk perusahaan yang punya IUP, untuk kontraktornya tidak boleh terafiliasi, kasih orang daerah untuk dia kerjakan,” ujarnya.
Bahlil menekankan, pemerintah tidak membagi-bagi proyek, melainkan membuka akses regulasi agar persaingan lebih adil.
“Tugas saya membuat regulasi, silahkan kalian kompetisi. Saya tidak mungkin kasih kalian ikan, saya kasih cara bagaimana mendapatkan ikan yang tadinya sentralistik, kita rubah turun ke daerah,” katanya.
Pemerintah juga tetap mengatur produksi batu bara lewat RKAB, namun tetap memberi ruang bagi IUP skala kecil agar pemerataan ekonomi di sektor tambang benar-benar dirasakan daerah.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
