Wartain.com – Rencana perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemkab Sukabumi mendapat catatan penting dari DPRD.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, mengingatkan bahwa penataan perangkat daerah jangan sekadar mengubah struktur birokrasi di atas kertas.
Hal tersebut ia sampaikan usai Rapat Paripurna ke-26 Tahun Sidang 2026 yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan Keempat Perda No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Rabu (14/10/2026) kemarin.
Menurut Yudha, seluruh fraksi sudah menyampaikan pandangan terhadap usulan yang datang dari eksekutif itu.
Pertanyaan mendasar yang diajukan dewan adalah soal manfaat langsung bagi warga.
“Untuk apa ada perubahan-perubahan tersebut kalau pelayanan publiknya tidak ada perubahan yang signifikan,” tegas politisi Gerindra itu.
Ia menambahkan, perubahan SOTK harus sejalan dengan RPJMD yang sudah disepakati bersama, sehingga penataan organisasi benar-benar menjawab tantangan pembangunan Sukabumi ke depan.
Isu lain yang disorot adalah kesiapan tata ruang menyambut beroperasinya jalan tol.
Yudha khawatir konektivitas baru tidak dimanfaatkan maksimal jika penataan wilayah terlambat.
“Jangan sampai ada tol tapi tata ruang tidak siap, padahal ini peluang besar untuk PAD dan ekonomi warga,” ujarnya.
Terkait usulan kenaikan tipe perangkat daerah dari C ke A, Yudha menilai sah-sah saja asal berbasis kebutuhan riil, termasuk untuk merapikan persoalan lahan HGU yang sudah habis masa berlakunya agar bisa dimanfaatkan rakyat.
Menanggapi itu, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menyatakan usulan kenaikan tipe terkait penguatan struktur dan penambahan bidang. Pihaknya akan mengkaji semua masukan fraksi sebagai bahan jawaban Bupati pada paripurna selanjutnya.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
