Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Slsial Keagamaan
Wartain.com – Masyarakat Indonesia hari ini kerap terjebak dalam pusaran perdebatan yang sibuk di permukaan, namun dangkal secara substansi. Realitas ini mengemuka dalam diskusi hangat antara Ryza Fardiansyah dan Dr. Bagus Mulyadi, seorang akademisi dari University of Nottingham. Perbincangan tersebut membedah penyakit laten dalam tubuh bangsa kita: sebuah krisis cara berpikir yang berakar pada rapuhnya fondasi literasi, sains, serta kebiasaan bernalar kritis.
Fenomena paling telanjang dari krisis epistemologi dan ontologi ini terlihat dari cara kita merespons masalah besar. Dalam kasus kebakaran hutan misalnya, alih-alih membedah akar teknis, tata kelola, atau dampak ekologisnya, energi publik justru habis melahap pertanyaan remeh seperti apakah hutan itu “dibakar” atau “terbakar”. Diskusi publik berhenti pada tataran jargon dan perdebatan linguistik yang tidak pernah menyelesaikan persoalan riil di lapangan.
Akar masalah ini makin rumit akibat pergeseran nilai dalam memandang keahlian. Masyarakat kita cenderung melanggengkan budaya memuja “kepintaran” abstrak daripada menghargai “kompetensi” yang terukur. Orang yang mahir bersilat kata atau membangun wacana delusif kerap mendapat panggung lebih besar ketimbang mereka yang menguasai keahlian teknis dan mampu mengeksekusi solusi. Padahal, untuk menyelesaikan krisis ekonomi, ekologi, maupun pendidikan, kompetensi nyata adalah standar mutlak yang tidak bisa ditawar.
Uniknya, antipati terhadap kompetensi dan standar keahlian ini tidak lahir begitu saja. Ada jejak sindrom post-kolonial yang belum tuntas dibersihkan dari ingatan kolektif kita. Trauma masa lalu membuat sosok yang tertib, berbasis standar, dan kompeten sering kali dipersepsikan secara bawah sadar sebagai kepanjangan tangan penindas atau gaya elite kolonial. Akibatnya timbul paradoks yang menggelikan: masyarakat merindukan kemajuan serta kesejahteraan sekelas negara maju, tetapi pada saat yang sama enggan tunduk pada kedisiplinan dan standar ilmiah yang melandasi kemajuan tersebut.
Penyakit lain yang tak kalah akut adalah kebiasaan melempar tanggung jawab (outsourcing responsibility). Masyarakat terbiasa menuding pemerintah atas setiap kegagalan, sembari menempatkan diri sebagai penonton yang pasif. Dr. Bagus Mulyadi mengingatkan bahwa dalam sistem sosial modern, kita semua adalah bagian dari struktur ekosistem yang membentuk negara. Berhenti menuntut perubahan dari luar dan mulai mengambil tanggung jawab pribadi atas peran masing-masing adalah syarat awal jika bangsa ini ingin keluar dari stagnasi.
Untuk menggeser budaya yang terlanjur mengakar ini, retorika saja tidak akan cukup. Kita membutuhkan keteladanan yang otentik. Figur pahlawan dalam sejarah atau kebudayaan kita perlu dirajut ulang dengan narasi baru. Sosok seperti Bujangga Manik, misalnya, hadir sebagai figur proto-empiris yang melakukan perjalanan panjang demi mencatat realitas secara objektif dan mendalam. Inspirasi seperti inilah yang relevan ditumbuhkan kembali: sosok yang berdedikasi tinggi pada pencarian ilmu pengetahuan, integritas, serta kerja sunyi, bukan sekadar memburu jabatan, gelar formal, atau pengakuan instan di media sosial.
Melakukan reformasi cara berpikir tentu bukan pekerjaan satu malam. Hal ini menuntut keberanian untuk mengevaluasi kembali sistem pendidikan, ruang diskusi publik, serta tolok ukur kesuksesan di tengah masyarakat. Kita harus berani beralih dari kebiasaan mengagumi omong kosong menuju penghormatan pada bukti empiris dan kerja-kerja berbasis data.
Pada akhirnya, masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh seberapa riuh kita berdebat di media sosial, melainkan oleh keberanian kita untuk jujur melihat kapasitas diri. Sudah saatnya kita membongkar cara berpikir yang kaku, mengikis sisa-sisa mentalitas pascakolonial, dan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap individu memegang kendali atas perubahan. Tanpa keberanian untuk membenahi cara bernalar dan menghargai kompetensi nyata, kita akan terus berputar-putar dalam lingkaran perdebatan dangkal yang tak pernah berujung.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
