Wartain.com || Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani akan menemui Presiden Joko Widodo terkait barang-barang milik Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masih tertahan di gudang penyimpanan. Ia berharap ada revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) soal itu.
Hal itu diungkapkan Benny saat meninjau dua tempat penimbunan sementara di Semarang Utara, Kota Semarang bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani. Ia mengaku prihatin masih banyak barang milik PMI yang tertahan dan tidak bisa sampai ke keluarga para PMI.
Dalam pantauan satu lokasi, Benny menemukan sekitar satu kontainer barang milik PMI yang belum bisa keluar.
“Rasa kemanusiaan kita tersinggung. Bayangkan PMI bekerja keras dua tahun, tiga tahun, puluhan tahun kumpulkan uang beli barang untuk keluarga tercinta tiba-tiba karena Permendag membuat sebagian barang tidak bisa tiba di keluarga mereka. Dua risiko, dikembalikan ke negara penempatan atau dimusnahkan. Dzolim menurut saya,” kata Benny di Semarang Utara, Kamis 04/04/2024.
Ia berharap ada kemudahan bagi PMI yang merupakan pahlawan devisa bahkan penyumbang devisa kedua terbanyak di Indonesia. Maka ia berencana menemui presiden membahas soal itu.
“Akan bertemu langsung Pak Presiden. BP2MI sudah sampaikan sikap tidak setuju. Semangat BP2MI rapat di istana, semangat negara hadir kepada pahlawan devisa. Jadi ada relaksasi pajak bukan pembatasan jenis barang dan jumlah barang,” jelasnya.
Benny juga akan melaporkan hasil kunjungan-kunjungannya terkait barang PMI yang masih tertahan kepada presiden. Ia juga berharap menteri perdagangan mau merevisi aturan soal larangan terbatas.
“Diharapkan ada kerendahan hati mendag untuk mau merevisi aturan soal larangan terbatas. Kita inginkan relaksasi,” ujarnya.
Selain itu pihaknya juga akan memperjuangkan barang PMI yang sudah cukup lama dan terancam dimusnahkan. Ia berharap agar ada pemutihan dan barang bisa keluar ke alamat tujuan.
“Akan perjuangkan, bagaimana yang terlanjur tertimbun? Upayakan pemutihan. Berapapun jumlahnya agar diserahkan ke PMI daripada dimusnahkan. Itu (dimusnahkan) pasti melukai perasaan PMI. Negara tidak boleh jahat pada rakyatnya,” tegasnya.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Redaksi)
