Wartain.com || Mengamati perhelatan menjelang pendaftaran Pilkada serentak yang akan dibuka mulai 27 Agustus 2024. Dari kandidat-kandidat yang mengerucut, terlihat bukan figur dari kalangan internal partai, khususnya seperti terjadi di Kabupaten Sukabumi. Para kandidat lebih didominasi mantan birokrat dan pengusaha.
Juru bicara Fraksi Rakyat, Rozak Daud menyebut fenomena tersebut dipicu oleh kegagalan partai menyiapkan kadernya untuk menjadi pemimpin di ekskutif.
“Partai politik semestinya mendorong kader terbaik untuk maju sebagai kandidat bupati ataupun wakil bupati,” kata Rozak.
Menurutnya Rozak, saat ini dari kandidat yang ada tidak ada dari pimpinan partai atau yang dipersiapkan partai. Partai politik gagal melakukan kaderisasi kalau tidak ada yang maju kontestasi.
“Jadi kalau dilihat secara lebih cermat terdapat kegagalan besar dalam proses rekrutmen parpol dalam mencari kader-kader yang berintegritas dan siap memimpin, padahal kalau dilihat dari fungsi dan tujuan partai politik adalah menyiapkan calon pemimpin,” tegasnya.
Rozak menjelaskan, jika fenomena ini terus dibiarkan maka proses kaderisasi partai akan stagnan atau semakin mundur dalam menciptakan kader pemimpin. Sehingga munculah fenomena pada setiap pesta demokrasi selalu terjadi perburuan rente, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Padahal, sambung dia, anggaran partai politik sangat cukup untuk membiayai kaderisasi pemimpin, sebab terdapat tiga sumber pendanaan parpol yaitu sumbangan anggota, sumbangan negara, dan sumbangan lainnya yang sah secara hukum.
“Kita melihat ada fenomena penjualan tiket, yaitu parpol lebih menonjolkan figur di luar partai daripada kader partai sendiri. Artinya tidak mampu menyiapkan kader pemimpin, apakah tidak mampu dalam bentuk gagasan atau memang partai dianggap sebagai kendaraan rentalan,” tambahnya.
Rozak pun mempertanyakan, Kenapa parpol tidak memajukan kader sendiri yang kualitasnya tidak diragukan lagi? Padahal ini soal pertaruhan masa depan partai itu sendiri.
“Kalau kemudian mencuat gerakan deparpolisasi, hal itu wajar karena ulah partai itu sendiri yang tak menghormati kadernya,” kata dia.
Kata Rozak, ternyata kegelisahan outsourcing di dunia kerja terjadi juga di politik. Ada juga yang lebih rusak yaitu outsourcing politik dengan mengusung kandidat dari kalangan lain, ketimbang mengusung kader dari rahim parpol itu sendiri.
“Padahal jauh lebih baik partai politik memberikan “boarding pass” pada kadernya dibandingkan kader eksternal. Dengan cara kader-kader muda untuk dipersiapkan menjadi pemimpin,” ujarnya
“Contoh PKS Kabupaten Sukabumi yang dikenal publik sebagai Partai Kader ternyata dalam 10 tahun terakhir tidak bisa mempersiapkan calon pemimpin,” pungkasnya.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Redaksi)