Wartain.com || Aktivitas pertambangan di Sukabumi kembali menuai sorotan. Puluhan hektare lahan pertanian di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, dilaporkan terendam air bercampur lumpur, yang diduga kuat berasal dari aktivitas tambang emas milik salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Banjir lumpur tersebut menyebabkan kerugian besar bagi warga. Lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama rusak parah, sementara sejumlah rumah warga juga turut terdampak akibat aliran lumpur yang tak terbendung.
Situasi ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap izin pertambangan yang beroperasi, khususnya jika terbukti menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan infrastruktur.
“Kalau terdampak tambang, kita lihat dulu izin tambangnya. Di kabupaten harus dievaluasi. Saya di pemerintah provinsi sudah berkomitmen dengan seluruh kabupaten dan kota, bersama para bupati, mari kita evaluasi tata ruang,” ujar Dedi Mulyadi usai menghadiri peringatan Hari Jadi ke-111 Kota Sukabumi, Kamis (10/4/2025).
Menurutnya, jika aktivitas tambang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan hingga bencana, maka langkah evaluasi terhadap tata ruang mutlak diperlukan.
“Kalau tambang-tambang itu menimbulkan problem lingkungan, kerusakan infrastruktur, bencana, ya sudah. Tata ruangnya dievaluasi dan dikembalikan pada fungsi semula, seperti perkebunan, perhutanan, dan pesawahan,” tegasnya.
Dedi berharap evaluasi ini menjadi langkah awal dalam menyeimbangkan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan, demi menjaga keberlanjutan hidup masyarakat di sekitar kawasan tambang.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
