Wartain.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahapan penting di DPRD Kabupaten Sukabumi.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan agar APBD 2027 tidak berhenti sebagai dokumen anggaran. Setiap alokasi belanja diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PPP, Andri Hidayana, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026).
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat. Bukan hanya terlihat dalam angka, tetapi hadir dalam kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, berkembangnya UMKM, serta membaiknya pelayanan publik,” ujar Andri.
Agroindustri dan Pariwisata Butuh Ekosistem Lengkap
Menurut Andri, arah pembangunan 2027 yang menempatkan penyiapan ekosistem pendukung agroindustri dan pariwisata sebagai fokus utama harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret.
Potensi pertanian dan pariwisata Kabupaten Sukabumi dinilai belum cukup hanya didukung melalui peningkatan produksi atau pembangunan destinasi.
Agroindustri, misalnya, membutuhkan rantai ekonomi yang lengkap. Mulai dari produksi, pengolahan, pengemasan, standardisasi, pembiayaan, hingga pemasaran perlu diperkuat.
“Petani jangan hanya berhenti sebagai produsen bahan mentah. Harus ada nilai tambah yang bisa kembali kepada petani, pelaku usaha, UMKM, koperasi, dan masyarakat desa,” katanya.
Hal serupa berlaku pada sektor pariwisata. Pengembangan destinasi perlu diikuti konektivitas jalan, transportasi, sanitasi, kebersihan, keamanan, jaringan komunikasi, serta keterlibatan pelaku ekonomi lokal agar masyarakat sekitar tidak hanya menjadi penonton.
Soroti Jalan Desa dan Bantuan Keuangan Desa
Fraksi PPP juga meminta perhatian terhadap jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan jalan setapak yang menjadi akses penting bagi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur harus melihat fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat. Jangan hanya dihitung dari panjang jalan yang dibangun, tetapi juga berapa banyak masyarakat yang terbantu,” ujarnya.
Ia mendorong agar pemerintah daerah memiliki pemetaan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, jumlah warga yang dilayani, fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan urgensi pelayanan dasar.
Selain infrastruktur, Fraksi PPP juga menyoroti penguatan Bantuan Keuangan Desa dan sarana keagamaan seperti masjid, musala, madrasah, dan pesantren.
“Bantuan keuangan desa harus tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel,” kata Andri.
Ia menegaskan keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari hasil yang muncul setelah program dilaksanakan.
“Anggaran yang besar harus menghasilkan manfaat yang besar. Program juga harus memiliki target yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi,” pungkasnya.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
