Wartain.com || Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, mendampingi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mendaftar sebagai capres dan cawapres ke KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 19/10/2023.

Mereka mendaftar sekitar pukul 10.00 WIB. Paloh sempat memberikan pidato saat akan menyerahkan dokumen pendaftaran.

Ia menyampaikan terima kasih kepada KPU karena sudah menerima Koalisi Perubahan dengan baik.

“Koalisi Perubahan hari ini mengantarkan pasangan capres dan cawapres yang sudah kita semua kenal, biar afdol saya sebut yakni Bapak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar,” kata Paloh dalam sambutanya.

Paloh mengatakan, hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 atau sekitar 100 hari saja. Ia berharap Pemilu 2024 bisa berlangsung tertib dan partisipasi publik melebihi target yang diharapkan.

“Harapan Pemilu yang akan datang insyaallah akan berjalan, sesuai harapan dan kami minta semua kepada KPU agar bisa berjalan baik tertib, tempatkan profesionalisme, kejujuran, dan keadilan bagi seluruh peserta Pemilu di atas semua peserta Pemilu,” ucap dia.

Lebih jauh, Paloh mengatakan Koalisi Perubahan tidak hanya sebatas mencapai kemenangan dalam Pemilu 2024. Ia tidak ingin Pemilu malah memecah anak bangsa.

“Ini harapan kami, kami yakin bisa tercapai yaitu KPU berdiri tegak di atas semua kepentingan kelompok golongan maupun parpol,” kata Paloh.

“Jujur Mas Hasyim (Ketua KPU RI), kalau ditanya perihal, saya percaya pada KPU kita yang ada di tempat ini. Doa kami, akan berjalan lancar, sukses bagi kita, bangsa Indonesia itu yang kita harapkan,” tutur Paloh.***

Foto: Kumparan/Iqbal Firdaus

(Red)

Wartain.com || Anies Baswesan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), resmi mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU. Anies-Cak Imin menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU.

Anies dan Cak Imin tiba di KPU, Jakarta, sekira pukul 09.58 WIB, Kamis 19/10/2023. Anies-Cak Imin diantar para ketua umum partai politik pendukungnya dalam pendaftaran hari ini.

Keduanya langsung masuk ke dalam ruang transit VIP dan melakukan pengisian buku pendaftaran. Kedatangan Anies dan Cak Imin disambut oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernard Dermawan.

Anies dan Cak Imin pun kemudian memasuki ruangan pendaftaran. Mereka kemudian menyerahkan dokumen pendaftaran syarat capres cawapres kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan anggota KPU RI lainnya.

Hasyim tampak menerima dokumen persyaratan tersebut. Sesi pendaftaran ini ditutup dengan foto bersama.***

Foto: YouTube/Metro TV (tangkapan layar)

(Red)

Wartain.com || Bacapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, memulai kegiatan pendaftaran capres-cawapres pada hari ini, Kamis 19/10/2023, dengan salat berjemaah bersama keluarga di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

Pantauan awak media di lokasi, ia menjadi imam salat subuh untuk keluarga dan kerabat. Mengenakan pakaian putih dan peci hitam.

Setelah salat subuh, Anies kemudian meminta doa restu kepada sang ibunda, Aliyah Rasyid Baswedan.

Di lokasi berbeda, Cak Imin juga tampak memulai aktivitas dengan salat subuh berjemaah. Tampak di sebelah safnya ada Waketum PKB Jazilul Fawaid.

Setelah salat subuh, Cak Imin langsung menghampiri ibunya, Muhasonah Iskandar, untuk sungkem.

“Izin pamit melaksanakan amanah perjuangan,” kata Cak Imin. Dia pun meminta untuk didoakan.

Sang ibunda pun kemudian memberikan doanya. Dia berpesan supaya Cak Imin menata niatnya, untuk membela Agama Islam dan NKRI.

“Supaya hati ini ditata, antara rojak dan khauf, antara mengharap rahmat Allah dan takut, jangan terlalu pede mesti menang jangan, jangan terlalu takut kalau kalah, tapi tengah-tengah mengharap pertolongan Allah mudah-mudahan menang, dan juga punya takut kalau nanti kalah,” kata ibunda Cak Imin.

“Tapi saya berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan, Allah menghasilkan, Qada dan Qadar Allah berikan ke anak saya, Anies-Muhaimin. Ditata niatnya,” pungkasnya.

Anies dan Cak Imin dijadwalkan menjadi pasangan pertama yang akan mendaftar capres-cawapres ke KPU.***

Foto: Kumparan/Luthfi Humam

(Red)

Wartain.com || Pasangan bacapres-bacawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan sudah siap mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tim dan segalanya sudah disiapkan.

“Ya, udah disiapin. Teman-teman udah siap, rundown udah siap,” kata Ganjar kepada wartawan di Gedung Arsip Nasional, dikutip dari Kumparan, Kamis 19/10/2023.

Dia menambahkan, bahwa tinggal dirinya dan pasangannya, Mahfud, yang harus mempersiapkan diri. “Tinggal jalan,” imbuh Ganjar.

Ganjar tidak menyebutkan apakah ada persiapan khusus atau tidak.

Mereka akan mendaftar setelah pasangan lain, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). AMIN dijadwalkan mendaftar ke KPU sekitar pukul 08.00 WIB, sementara Ganjar-Mahfud siangnya, pukul 11.00 WIB.

Sebelum jalan ke KPU, rombongan Ganjar-Mahfud terlebih dahulu akan berkumpul di Tugu Proklamasi. Di sana, mereka akan melangsungkan acara seremonial dan doa sebelum kemudian beranjak menuju KPU.***

Foto: Antara/M Risyal Hidayat

(Red)

Wartain.com, Jakarta  || Ada dua pasangan capres-cawapres yang akan mendaftarkan diri ke KPU untuk Pilpres 2024 hari ini, Kamis 19/10/2023.. Mereka yakni pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) serta duet Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Anies dan Cak Imin adalah pasangan yang diusung oleh PKB, NasDem, dan PKS. Mereka akan daftar ke KPU pukul 08.00 WIB.

Sementara, duet Ganjar dan Mahfud akan mendaftar pukul 11.00 WIB. Pasangan ini diusung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.

“Partai NasDem, PKB, dan PKS di jam 08:00 WIB,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Rabu 18/10/2023.

“Koalisi atau gabungan parpol PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo telah menyampaikan surat pemberitahuan rencana pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres ke KPU yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 jam 11.00 WIB sd selesai,” tuturnya.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dibuka pada 19-25 Oktober 2023. Pendaftaran dilakukan di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Selama masa pendaftaran, KPU menerima peserta yang mendaftar mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Sementara itu, pada hari terakhir, pendaftaran dibuka pukul 08.00 hingga 23.59 WIB.

KPU membatasi 30 orang untuk masuk ke ruang pendaftaran. Sedangkan untuk pengiring koalisi atau parpol pendaftar diperbolehkan masuk sebanyak 200 orang di halaman KPU.

Berikut syarat yang wajib diserahkan pada saat pendaftaran:

1. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.

2. Surat pernyataan tidak akan menarik calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden serta tidak menarik pengusulan atas bakal pasangan calon, yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.

3. Naskah visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon.

4. Surat pernyataan dari bakal pasangan calon tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.

5. KTP dan akta kelahiran bakal pasangan calon dan istri/keluarga bakal pasangan calon.

6. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

9. Surat persetujuan dan surat izin cuti bagi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang berstatus menteri atau pejabat setingkat menteri dari presiden.

10. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberantasan korupsi.

11. Surat keterangan dari pengadilan negeri/pengadilan niaga tempat domisili bakal pasangan calon, dengan keterangan tidak sedang dalam pailit atau tidak sedang dalam tanggungan utang.

12. Surat keterangan dari pengadilan negeri tempat domisili bakal pasangan calon, dengan keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun.

13. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah.

14. Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal pasangan calon dan tanda bukti surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak selama 5 tahun terakhir.

Tata Cara Pendaftaran
Berikut tata cara pendaftaran capres-cawapres ke KPU:

1. Helpdesk berkomunikasi dengan LO Pasangan calon terkait persiapan pendaftaran (paling lambat H-1 sebelum pendaftaran)

2. LO pasangan calon menginformasikan kehadiran dan daftar yang hadir (paling lambat H-1 sebelum melakukan pendaftaran)

3. Helpdesk memastikan tidak terdapat lebih dari satu bakal pasangan calon yang mendaftar pada waktu bersamaan

4. LO dan Admin Silon datang ke ruang Helpdesk kantor KPU untuk final check kelengkapan dokumen dan menerima ID Card (paling lambat 2 jam sebelum pendaftaran)

5. Pimpinan partai politik pengusung dan bakal pasangan calon hadir di kantor KPU, menuju ruang transit VIP dan melakukan pengisian buku pendaftaran. Pendukung menuju tenda yang disediakan

6. Protokoler menginformasikan kepada Helpdesk dan pimpinan terkait kehadiran pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusung dan bakal pasangan calon

7. Sekretaris Jenderal KPU menyambut pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusung dan bakal pasangan calon di ruang transit VIP serta mendampingi memasuki ruangan pendaftaran

8. Ketua dan Anggota KPU menyambut rombongan pemimpin partai politik atau gabungan partai politik pengusung bersama bakal pasangan calon

9. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Jingle Pemilu

10. Penyerahan naskah fisik dokumen pendaftaran Presiden dan Wakil Presiden

11. Sambutan bakal calon Presiden dan sambutan Ketua KPU

12. Penyerahan cendera mata dan foto bersama.***

Foto : KPU

Editor : Aab Abdul Malik

(Tim)

Wartain.com || Mahkamah Konstitusi bakal kembali menggelar sidang vonis terkait permohonan gugatan UU Pemilu. Khususnya terkait dengan syarat batas usia capres dan cawapres.

Putusan akan dibacakan pada Senin 23 Oktober 2023. “Pengucapan Putusan,” dikutip dari situs MK, Kamis 19/10/2023.

Merujuk situs MK, ada lima gugatan yang akan dibacakan putusannya. Termasuk gugatan yang meminta UU Pemilu mengatur batas usia maksimal capres-cawapres 70 tahun.

Berikut daftar gugatannya:

• Nomor 93/PUU-XXI/2023

Pemohon: Guy Rangga Boro

Petitum:

Pasal 169 huruf q

‘berusia paling rendah 21 tahun’

• Nomor 96/PUU-XXI/2023

Pemohon: Riko Andi Sinaga

Petitum:

Pasal 169 huruf q

‘berusia paling rendah 25 tahun’

• Nomor 102/PUU-XXI/2023

Pemohon: Rio Saputro, Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari (aliansi 98)

Petitum:

Pasal 169 huruf d

‘tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998. bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang antidemokrasi, serta tindak pidana berat lainnya’.

Pasal 169 huruf q

‘berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan’.

• Nomor 104/PUU-XXI/2023

Pemohon: Gulfino Guevarrato

Petitum:

Pasal 169 huruf n

‘belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama’

Pasal 169 huruf q

‘berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama’

• Nomor 107/PUU-XXI/2023
  

Pemohon: Rudy Hartono

Petitum:

Pasal 169 huruf q

‘usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi usia 70 tahun’, dan merupakan konstitusional bersyarat yang artinya harus ditafsirkan pula dengan keberadaan norma pembatasan usia maksimal sebagai bagian tak terpisahkan dari persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden’

Menjelang tahapan Pilpres 2024, MK menerima sejumlah gugatan terkait syarat capres-cawapres di UU Pemilu. Khususnya yang mengatur batas usia.

Pada 16 Oktober 2023, MK sudah menggelar sidang putusan ‘gelombang pertama’ gugatan tersebut. Ada setidaknya 6 permohonan yang diputus.

Beberapa putusan yang meminta batas minimal usia capres-cawapres ditolak MK. Hanya satu permohonan yang dikabulkan MK.

Putusan yang dimaksud ialah terkait penambahan frasa ‘berpengalaman sebagai kepala daerah’. Kini, Pasal 169 huruf q UU Pemilu berbunyi:

‘Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah‘.

Putusan ini dinilai kontroversi. Bahkan ada hakim MK yang berbeda pendapat dan menilai putusan tersebut aneh.***

Foto: Kumparan/Helmi Afandi Abdullah

(Red)