Wartain.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana pengembangan bahan bakar minyak berbahan baku batu bara sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Prabowo mengatakan pengembangan bahan bakar dari sumber daya dalam negeri diperlukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan energi dari negara lain.

Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah mendorong pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel melalui implementasi B50. Program tersebut menggunakan campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit dalam solar. Pemerintah menyatakan implementasi B50 ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar dan menghemat devisa.

Prabowo kemudian menyebut pengembangan bahan bakar berbasis batu bara sebagai langkah berikutnya.

“Profesor dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan nanti kita juga akan bikin bensin dari batu bara,” ujar Prabowo.

Secara teknologi, pengolahan batu bara menjadi bahan bakar cair dikenal dengan istilah Coal-to-Liquid (CTL). Melalui proses tersebut, batu bara dikonversi menjadi bahan bakar cair yang dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, termasuk produk setara bensin maupun diesel.

Prabowo mengatakan pengembangan sumber energi domestik menjadi semakin penting di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Ia menekankan Indonesia perlu memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan energinya sendiri.

“Dan ini membuktikan bahwa apa yang sudah lama saya utarakan, kita harus swasembada pangan, kita harus swasembada energi. Kita tidak boleh bergantung dengan bangsa lain,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung kebijakan penghentian impor solar setelah pemerintah menerapkan B50.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan mulai Juli 2026 Indonesia menghentikan impor produk solar seiring penerapan mandatori B50. Kementerian ESDM menyebut kebijakan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus menghemat devisa.

Prabowo mengatakan keberhasilan tersebut menjadi salah satu contoh pemanfaatan sumber daya domestik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

“Kita juga mulai 1 Juli [2026] lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri,” ujar Prabowo.

Setelah program berbasis kelapa sawit tersebut, pemerintah kini mengarahkan perhatian pada peluang pemanfaatan batu bara sebagai bahan baku bensin.

Rencana itu menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di dalam negeri.***(RAF)

Editor: Aab Abdul Malik

Wartain.com – Pemerintah Kota Sukabumi membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan kalangan pengusaha muda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan investasi di daerah.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki bertemu dengan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Sukabumi Gifarry Shadira Putra bersama jajaran pengurus periode 2026–2029, Sabtu (19/9/2026) petang.

Dalam pertemuan tersebut, Ayep menyampaikan bahwa pemerintah daerah dan dunia usaha perlu berjalan beriringan dalam membangun perekonomian Kota Sukabumi. Salah satu peluang yang turut dibahas adalah pengembangan kawasan industri.

“Alhamdulillah hari ini bertemu dengan Ketua HIPMI bersama jajarannya. HIPMI memiliki visi dan misi yang sama dengan Pemkot Sukabumi, yaitu bagaimana kita akan membangun Kota Sukabumi dan mudah-mudahan membangun kawasan industri,” kata Ayep.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Peran masyarakat, termasuk pengusaha muda, diperlukan untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru sekaligus memperluas peluang usaha dan investasi.

Ayep juga menekankan pentingnya menciptakan kemudahan bagi dunia usaha agar pengembangan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut terdapat empat instrumen yang menjadi perhatian Pemkot Sukabumi dalam menggerakkan perekonomian daerah, yakni efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), peningkatan konsumsi masyarakat, masuknya investasi, serta devisa.

“Untuk pembangunan daerah ini ada empat hal yang perlu diperhatikan. Satu, efektivitas APBD, kedua konsumsi terus naik, ketiga investasi masuk ke kota, keempat yaitu devisa. Itulah instrumen untuk memajukan Kota Sukabumi,” ujarnya.

Keempat aspek tersebut dinilai berkaitan dengan aktivitas ekonomi daerah. APBD menjadi instrumen pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, sementara konsumsi, investasi, produksi dan perdagangan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat serta dunia usaha.

Data BPS Kota Sukabumi dalam publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran juga mencakup sejumlah komponen pembentuk perekonomian daerah, antara lain konsumsi akhir, investasi, serta ekspor dan impor.

Ayep turut mengapresiasi keberadaan HIPMI sebagai wadah para pengusaha muda di Kota Sukabumi. Ia berharap potensi dan energi generasi muda dapat ikut mendorong perkembangan ekonomi daerah.

“Saya bangga dan senang dengan pemuda dan pemudi Kota Sukabumi yang tergabung di dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Sukabumi yang keren-keren,” katanya.

Pertemuan tersebut menjadi salah satu ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk membahas peluang investasi, pengembangan bisnis, serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Kota Sukabumi.

Pemkot Sukabumi berharap kolaborasi dengan kalangan pengusaha muda dapat terus diperkuat seiring dengan upaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih dinamis.***

Editor: Aab Abdul Malik