Wartain.com – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa Program Ayeuna Waktuna Berbagi Berkah 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS) merupakan bentuk kepedulian kolektif atau rereongan sosial yang melibatkan banyak pihak untuk membantu masyarakat prasejahtera.

Hal itu disampaikannya saat kegiatan penyaluran bantuan 12 PAS putaran kedua yang berlangsung di Kelurahan Jayaraksa dan Baros, Rabu (6/5/2026).

Pada pelaksanaan episode keenam dan ketujuh di putaran kedua tersebut, tercatat sebanyak 12 penerima manfaat mendapatkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai. Selain itu, dukungan juga diberikan kepada pelaku usaha kecil dalam bentuk peralatan penunjang usaha.

“Program ini tidak berjalan sendiri, tetapi mendapat dukungan dari berbagai mitra seperti BAZNAS, PNM, Pegadaian, Bank bjb, BRI, BNI, Telkom, dan pihak lainnya,” ujar Ayep Zaki.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Sosial Kota Sukabumi ini dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 08.15 WIB dengan titik kumpul di kawasan Rawa Uncal. Program tersebut dijalankan melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) GIRAS sebagai bentuk pelayanan sosial langsung kepada warga.

Di Kelurahan Jayaraksa, rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan peralatan usaha kepada seorang pedagang sate, Bapak Bukhori. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada sejumlah warga lainnya seperti Ibu Eem, Ibu Samah, Ibu Nenah Nurhasanah, Ibu Jua, dan Ibu I’ah.

Sementara itu, di Kelurahan Baros, rombongan mengunjungi warga binaan di wilayah Cipeujeuh RW 03. Beberapa penerima bantuan di lokasi tersebut di antaranya Mamay, Rosiana Damayanti, Herli Suherli, Hana, Lilis, dan Aminah.

Ayep Zaki menyebut, program 12 PAS menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Pendekatan yang dilakukan secara langsung ke rumah warga dinilai efektif untuk mengetahui kondisi riil sekaligus mempercepat penanganan kebutuhan sosial.

“Melalui kunjungan langsung, kita bisa melihat kondisi masyarakat secara nyata dan memastikan bantuan tepat sasaran,” ungkapnya.

Ia juga berharap program ini dapat terus menumbuhkan semangat gotong royong antara pemerintah, lembaga filantropi, dunia usaha, dan masyarakat luas.

“Dana yang dihimpun dari berbagai pihak ini diarahkan sepenuhnya untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Wartain.com — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi terus menguatkan kapasitas aparatur desa, dengan menempatkan Sekretaris Desa (Sekdes) sebagai elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang tertib dan transparan.

Melalui kegiatan edukasi mengenai tugas dan fungsi Sekdes, DPMD menekankan bahwa peran Sekdes tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam memastikan sistem pemerintahan desa berjalan efektif dan profesional. Sekdes dinilai sebagai penghubung vital antara perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan desa.

Sekretaris DPMD Kabupaten Sukabumi, Andriansah Subandi, menyampaikan bahwa tertib administrasi merupakan dasar utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa Sekdes harus mampu mengelola seluruh proses administrasi secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaannya, Sekdes memiliki sejumlah fungsi penting, mulai dari pengelolaan administrasi umum seperti surat-menyurat dan arsip, hingga penyusunan dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Selain itu, Sekdes juga berperan dalam mengoordinasikan perangkat desa agar seluruh program berjalan sesuai rencana.

Tidak hanya itu, Sekdes turut mendukung kepala desa dalam penyusunan kebijakan melalui penyiapan dokumen administratif, serta berkontribusi dalam pengelolaan keuangan desa agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran lainnya adalah memastikan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait program dan anggaran desa secara transparan.

Andriansah menambahkan, seluruh tugas dan fungsi Sekdes telah memiliki landasan hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.

Ia menegaskan, peningkatan kapasitas Sekdes menjadi salah satu langkah strategis dalam menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. DPMD pun berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan agar aparatur desa mampu menjalankan tugas secara profesional.

Menurutnya, administrasi desa yang tertata dengan baik akan berdampak langsung pada kelancaran pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, lemahnya pengelolaan administrasi dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program desa.

Dengan penguatan peran Sekdes, diharapkan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Sukabumi semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendorong percepatan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Wartain.com – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi kembali merealisasikan pembangunan infrastruktur dengan menyelesaikan proyek Tembok Penahan Tanah (TPT), saluran drainase, serta bahu jalan beton di ruas Cibatu–Cihingkik, Kecamatan Cisaat.

Pekerjaan yang memiliki panjang sekitar 32 meter tersebut kini telah rampung dan mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Kehadiran TPT dan drainase tidak hanya memperkuat badan jalan, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi potensi longsor serta menjaga kelancaran aliran air.

Proyek ini dilaksanakan oleh CV Aden Riza Karya di bawah pengawasan langsung Dinas PU Kabupaten Sukabumi. Dalam pelaksanaannya, aspek keselamatan kerja juga menjadi perhatian, di mana para pekerja telah mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Warga setempat menyambut baik selesainya pembangunan tersebut. Agus, salah satu warga, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas peningkatan kualitas jalan yang kini dirasakan lebih aman dan tertata.

“Sekarang jalannya lebih kuat dan tidak rawan longsor. Kami merasa lebih nyaman saat melintas,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Sementara itu, Pengawas Dinas PU UPTD Wilayah I, Mulyana, memastikan seluruh tahapan pekerjaan telah dilakukan sesuai standar teknis yang berlaku. Ia menyebut pengawasan dilakukan secara intensif guna menjaga kualitas hasil pembangunan.

“Setiap proses kami kontrol secara berkala agar hasilnya sesuai spesifikasi. Alhamdulillah pekerjaan telah selesai dengan baik dan siap dimanfaatkan masyarakat,” katanya.

Dengan rampungnya proyek ini, diharapkan akses transportasi masyarakat semakin lancar serta mampu mendorong aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Wartain.com — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi terus mendorong penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) serta Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.

Upaya ini dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mampu memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki. PPRG dan ARG menjadi instrumen utama dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

DP3A Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan merupakan komitmen bersama yang harus diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor.

Baik instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat luas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan.

“Kesetaraan gender tidak bisa dicapai secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan semua kelompok,” ujar perwakilan DP3A Kabupaten Sukabumi.

Melalui implementasi PPRG dan ARG, diharapkan kesenjangan gender dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. DP3A juga terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada perangkat daerah agar penerapan konsep ini berjalan optimal dan berkelanjutan.

Dengan komitmen bersama, Kabupaten Sukabumi diharapkan mampu menjadi daerah yang semakin maju dalam mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi gender.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)