Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com – Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik Indonesia diwarnai oleh respons beragam terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai keras, bahkan konfrontatif, terhadap kritik publik. Ucapan seperti “kalau mau kabur dari Indonesia, kabur saja ke Yaman” serta kritik terhadap kalangan intelektual yang dianggap “mata buram” telah memantik reaksi luas, baik dari akademisi, oposisi, maupun masyarakat sipil. Fenomena ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai ekspresi spontan seorang kepala negara, melainkan perlu ditelisik dalam kerangka analisis intelijen strategis yang mempertimbangkan konteks kekuasaan, stabilitas politik, dan dinamika internal pemerintahan.
Dalam perspektif intelijen strategis, retorika keras seorang pemimpin sering kali mencerminkan adanya tekanan multidimensi. Pertama, tekanan eksternal berupa ekspektasi publik yang tinggi terhadap kinerja pemerintahan baru, khususnya terkait program-program strategis seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menjadi sorotan. Pertanyaan publik tentang efektivitas dan manfaat program tersebut bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi. Namun, ketika kritik ini dipersepsikan sebagai ancaman terhadap legitimasi, maka respons yang muncul cenderung defensif dan agresif.
Kedua, terdapat kemungkinan tekanan internal dalam tubuh kabinet. Komposisi kabinet yang beragam, termasuk figur-figur yang memiliki afiliasi dengan kekuatan politik sebelumnya, membuka ruang bagi friksi laten. Dalam kajian intelijen, kondisi ini sering disebut sebagai “internal competing nodes”, di mana aktor-aktor dalam sistem kekuasaan memiliki kepentingan yang tidak sepenuhnya selaras. Narasi tentang “gerakan senyap” tidak bisa serta-merta dibenarkan tanpa bukti empiris, namun secara teoritis, potensi adanya pembisik atau influence agents yang membentuk persepsi presiden terhadap kritik publik adalah sesuatu yang perlu diwaspadai.
Ketiga, penggunaan retorika keras terhadap intelektual dan pengkritik dapat berdampak pada erosi trust antara negara dan civil society. Dalam sejarah politik global, delegitimasi terhadap kelompok intelektual sering menjadi indikator awal dari ketegangan antara kekuasaan dan rasionalitas publik. Padahal, dalam ekosistem demokrasi yang sehat, intelektual berfungsi sebagai “early warning system” yang justru membantu pemerintah mengoreksi arah kebijakan sebelum terjadi krisis yang lebih besar.
Jika ditinjau dari sudut pandang stabilitas nasional, pernyataan yang berpotensi memecah belah—baik disengaja maupun tidak—dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu untuk memperlebar jarak antara pemimpin dan rakyat. Dalam bahasa intelijen, ini disebut sebagai “exploitation of narrative fractures”, yaitu memanfaatkan celah komunikasi untuk menciptakan distrust. Oleh karena itu, penting bagi seorang presiden untuk menjaga keseimbangan antara ketegasan dan keterbukaan terhadap kritik.
Di sisi lain, perlu juga dipahami bahwa kritik yang dilontarkan oleh kalangan intelektual dan oposisi tidak selalu bermotif destruktif. Dalam banyak kasus, kritik justru lahir dari kepedulian terhadap arah bangsa dan kekhawatiran terhadap potensi penyimpangan kekuasaan, termasuk isu sensitif seperti kemungkinan munculnya kembali wacana perpanjangan kekuasaan atau “tiga periode”. Dalam konteks ini, kritik dapat dibaca sebagai bentuk loyalitas kritis, bukan permusuhan.
Sebagai penutup, tulisan ini menawarkan beberapa saran reflektif. Pertama, Presiden Prabowo Subianto perlu memperkuat mekanisme filter informasi di lingkar dalamnya, agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang memperkeruh hubungan dengan rakyat. Kedua, membangun kanal komunikasi yang lebih dialogis dengan kalangan intelektual dan masyarakat sipil akan memperkuat legitimasi, bukan melemahkannya. Ketiga, penting untuk menyadari bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan terletak pada kemampuan membungkam kritik, melainkan pada kapasitas merangkul perbedaan sebagai sumber kebijaksanaan.
Akhirnya, kritik adalah cermin. Ia mungkin tidak selalu indah, tetapi tanpanya, kekuasaan berisiko kehilangan arah. Dalam semangat itulah, tulisan ini dihadirkan: bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjaga agar hubungan antara pemimpin dan rakyat tetap berada dalam orbit kepercayaan dan tanggung jawab bersama.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
