Wartain.com || Forum Aktivis Sukabumi untuk Rakyat (Fraksi Rakyat) mendesak Pemkab Sukabumi tidak “rabun hukum” menyikapi aktivitas PT Agri Panen Lestari di Desa Sindangresmi, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi.
Perusahaan itu diduga menjalankan usaha peternakan di luar peruntukan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikantongi. Padahal IUP hanya memuat komoditas perkebunan, bukan ternak.
Ketua Fraksi Rakyat, Rozak Daud, menyebut polemik bermula sejak peralihan pengelolaan dari PT Ackub ke PT Agri Panen Lestari. Perubahan nama itu tidak otomatis mengubah peruntukan izin yang berlaku.
Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 39-HGU-BPN RI Tahun 2009, Hak Guna Usaha PT Ackub berlaku hingga 31 Desember 2032. HGU tersebut kini dipakai PT Agri Panen Lestari setelah perubahan entitas.
Namun merujuk Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 5000.6.1/Kep.785/Distan/2023 tertanggal 9 Oktober 2023 dan Nomor 5000.6.27.2/Kep.56-Distan/2024 tertanggal 8 Januari 2024, IUP yang diberikan hanya untuk komoditas perkebunan seperti kopi dan komoditas lain, tidak mencakup peternakan.
Rozak menilai, jika perusahaan menjalankan peternakan di lahan HGU perkebunan, maka ada dugaan pelanggaran izin. Pemda diminta segera turun mengecek kesesuaian izin dengan aktivitas di lapangan.
“Jangan sampai Pemda tutup mata. Kalau IUP-nya perkebunan tapi di lapangan jadi peternakan, itu jelas menyalahi aturan,” tegas Rozak, dalam keterangannya, Minggu, 26/04/2026.
Fraksi Rakyat khawatir pembiaran akan jadi preseden buruk penegakan hukum agraria.
Ia mendesak Dinas Pertanian dan instansi terkait melakukan audit perizinan menyeluruh. Hasilnya harus dibuka ke publik agar tidak muncul spekulasi bahwa ada pembiaran terhadap pelanggaran korporasi besar.
Menurut Fraksi Rakyat, kepastian hukum penting untuk melindungi petani dan warga sekitar. Jika lahan perkebunan beralih fungsi tanpa prosedur, potensi konflik agraria dan dampak lingkungan bisa muncul.
Fraksi Rakyat akan terus mengawal kasus ini. Mereka meminta Bupati Sukabumi bersikap tegas dan tidak ragu menindak jika terbukti ada pelanggaran izin oleh PT Agri Panen Lestari.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
