Oleh : Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com – Geopolitik global tahun 2025-2026 bergerak di titik temu antara fragmentasi dan realignment kekuasaan. Di tingkat domestik, Indonesia menghadapi paradoks yang sama: pertumbuhan ekonomi yang diumumkan tinggi berjalan berdampingan dengan tekanan sosial dan finansial yang nyata. Pertanyaannya, apakah kondisi ini menunjukkan tanda-tanda keretakan negara dan kepemimpinan, atau justru fase penyesuaian dalam sistem yang masih berfungsi?
1. Fragmentasi Global dan Pergeseran Poros Kekuasaan
Lanskap global ditandai oleh tiga dinamika utama. Pertama, persaingan AS-China yang semakin transaksional. Pada Mei 2026, Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin secara terpisah mengunjungi Beijing dalam rentang satu minggu. Simboliknya jelas: Beijing menjadi titik temu bagi dua rival besar, menandakan pergeseran arsitektur kekuasaan global ke arah multipolaritas yang berporos pada China.
Kedua, krisis Timur Tengah kembali menjadi pemicu ketidakstabilan ekonomi global. Blokade dan ketegangan di Selat Hormuz menyebabkan perdagangan minyak hampir berhenti, memicu lonjakan harga energi dunia. Prancis bahkan menyiapkan resolusi PBB untuk misi internasional di selat tersebut karena resolusi AS-Bahrain terancam diveto Rusia dan China.
Ketiga, PBB memangkas proyeksi pertumbuhan global 2026 menjadi 2,5% dari 3,0% pada 2025, dengan alasan konflik Timur Tengah dan tekanan inflasi. Dunia tidak sedang runtuh, tetapi sedang menata ulang aturan mainnya.
2. Dinamika Domestik: Paradoks Pertumbuhan dan Tekanan Sosial
Di dalam negeri, pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi situasi serupa. Pada kuartal I-2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61%, tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Namun pada saat yang sama, rupiah melemah ke Rp17.743 per dolar AS, IHSG turun 19,55% year-to-date, dan sekitar 40.000 pekerja manufaktur kehilangan pekerjaan pada Januari-April 2026.
Paradoks ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ditopang oleh belanja pemerintah dan stimulus, bukan oleh daya saing struktural. Program Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih mulai berjalan, tetapi dampaknya belum menyentuh kelas menengah yang rentan terhadap inflasi dan kualitas layanan publik.
Survei Populi Center Oktober 2025 menunjukkan 81,7% publik masih yakin Prabowo-Gibran mampu membawa Indonesia lebih baik. Namun 41,1% responden menyatakan pendapatan rumah tangga menurun. Ini adalah “garis patah kelas menengah” yang bisa menjadi sumber ketidakpuasan jika janji pertumbuhan 6,3% tidak tercapai.
3. Tanda-Tanda Keretakan atau Koreksi Sistemik?
Tanda-tanda keretakan negara biasanya muncul dari empat hal: hilangnya legitimasi, gagalnya fungsi fiskal, runtuhnya kohesi elite, dan pecahnya kontrak sosial. Sejauh ini, belum terlihat runtuhnya legitimasi secara menyeluruh. Kepuasan publik masih tinggi. Fungsi fiskal dijaga dengan target defisit di bawah 2,5% PDB.
Namun ada sinyal yang perlu diwaspadai. Reshuffle kabinet keenam dalam kurang dari dua tahun menunjukkan kesulitan membangun kohesi tim yang stabil. RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing menuai kritik karena berpotensi menjadi alat pengheningan kritik domestik. Di bidang kedaulatan, pembahasan overflight clearance pesawat militer AS menimbulkan pertanyaan tentang batas kedaulatan udara Indonesia.
Di tingkat global, negara-negara yang jatuh biasanya mengalami kombinasi: ketergantungan ekonomi eksternal, utang tinggi, dan hilangnya kepercayaan publik. Indonesia belum masuk kategori itu. Cadangan devisa dan struktur ekonomi masih relatif kuat, dan tekanan berasal lebih pada penyesuaian struktural daripada krisis sistemik.
4. Keterbatasan & Saran Riset Lanjutan
Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, data ekonomi dan sosial yang digunakan bersifat preliminary per September 2026. Angka resmi BPS untuk tahun penuh 2026 belum tersedia, sehingga evaluasi dampak jangka panjang program seperti Makan Bergizi Gratis belum dapat dilakukan.
Kedua, analisis politik domestik mengandalkan survei publik dan pemberitaan media. Survei mencerminkan sentimen pada titik waktu tertentu dan dapat berubah cepat akibat peristiwa politik atau ekonomi mendadak.
Ketiga, kajian belum memasukkan analisis komparatif dengan periode pemerintahan sebelumnya dan belum mengukur indikator tata kelola seperti indeks persepsi korupsi, kebebasan pers, dan ruang sipil secara sistematis.
Untuk riset lanjutan, disarankan tiga hal:
1. Melakukan studi longitudinal dampak program prioritas terhadap kemiskinan dan ketimpangan dengan data BPS 2026-2027.
2. Memetakan “garis patah kelas menengah” melalui wawancara kualitatif untuk memahami persepsi dan ekspektasi kelompok ini.
3. Menggunakan kerangka teori keruntuhan negara dari Jack Goldstone dan Peter Turchin untuk menguji apakah indikator dini keretakan sudah muncul di Indonesia.
5. Penutup
Geopolitik 2025-2026 adalah dunia tanpa “Goldilocks”. Inflasi struktural lebih tinggi, pertumbuhan lebih rendah, dan kompetisi teknologi serta sumber daya semakin tajam. Bagi Indonesia, risikonya bukan keruntuhan mendadak, tetapi stagnasi jika reformasi struktural ditunda.
Tanda-tanda keretakan belum terlihat sebagai ancaman eksistensial. Yang ada adalah tekanan koreksi: terhadap kebijakan fiskal, tata kelola, dan cara negara mengelola harapan publik. Negara dan pemimpin jatuh ketika menolak koreksi. Selama ruang debat, koreksi kebijakan, dan akuntabilitas masih terbuka, sistem masih memiliki katup pengaman.
Dinamika saat ini lebih tepat disebut sebagai ujian ketahanan institusional, bukan pertanda kejatuhan. Ujian itu akan menentukan apakah Indonesia masuk fase konsolidasi atau terjebak dalam siklus krisis yang berulang.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
