Wartain.com || Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di bulan Ramadhan pada Jumat, 13 Februari 2026. Rapat tersebut membahas skema distribusi, penguatan manajemen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penyesuaian teknis selama bulan puasa, mengacu pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa distribusi MBG selama Ramadhan harus tetap berjalan dengan pengaturan khusus. Pendistribusian MBG Ramadhan dijadwalkan mulai 23 Februari 2026, sementara pada 16–21 Februari tidak dilakukan distribusi reguler karena difokuskan pada peningkatan fasilitas dapur serta pemeliharaan kebersihan SPPG.
Namun demikian, MBG tetap diberikan pada periode 16–21 Februari bagi daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak berpuasa, baik untuk penerima manfaat 3B maupun peserta didik, dengan waktu pengiriman normal. Apabila terdapat peserta didik yang berpuasa, makanan diberikan dalam bentuk kemasan sehat.
Selain itu, para santri yang tinggal di pondok pesantren serta siswa boarding school di daerah mayoritas berpuasa tetap mendapatkan MBG dengan waktu distribusi menjelang berbuka puasa. Proses memasak dilakukan pada siang hari.
Dalam arahannya, Wakabadan BGN meminta agar distribusi penerima manfaat 3B diprioritaskan. Ia juga menyoroti masih adanya persoalan manajerial di tingkat Kepala SPPG (Ka SPPG), sehingga ke depan diharapkan peningkatan kinerja dan tata kelola yang lebih baik di seluruh lini.
Ka SPPG diminta tegas terhadap mitra yang melakukan mark up harga. Apabila ditemukan pelanggaran dan tidak ada perbaikan setelah teguran, laporan harus dibuat disertai data yang valid.
Direktur Manajemen Risiko (Dir Manrisk) BGN menambahkan bahwa makanan selama Ramadhan harus berasal dari masakan dapur maupun UMKM, serta tidak disarankan menggunakan kemasan ultra-processed food (UPF). Untuk distribusi menu kering, setiap SPPG diwajibkan menyiapkan dua totebag dengan warna berbeda. Paket bundling selama Ramadhan dibatasi maksimal untuk tiga hari.
Dari sisi administrasi, Biro Umum dan Keuangan mengingatkan agar setiap SPPG segera menyetujui transaksi pada virtual account (VA) serta melaporkan saldo harian VA secara rutin kepada SMO.
Sementara itu, pada jalur koordinasi II disampaikan bahwa rapid test kit dan parameter pendukung lainnya akan dibagikan secara bertahap. SPPG yang telah menerima dapat langsung mengaplikasikannya.
Dinas Kesehatan Provinsi juga dijadwalkan menggelar pelatihan Training of Trainers (ToT) secara daring pada 18 Februari, serta pelatihan bagi PLO Gizi pada 19 Februari. Ke depan, tenaga kesehatan dari Puskesmas akan ditugaskan untuk memberikan pelatihan rutin kepada PLO Gizi di setiap SPPG.
Detail teknis pelaksanaan MBG Ramadhan dapat dipelajari lebih lanjut dalam SE Nomor 3 Tahun 2026 dan materi paparan yang telah dibagikan kepada seluruh satuan kerja.
Dalam hal tersebut diatas Kepala SPPG Limusnunggal, Adri Hafiz Yusuf, menyatakan pihaknya siap menjalankan arahan dari koordinator wilayah. Untuk distribusi 3B, SPPG Limusnunggal akan menyalurkan pada 18–21 Februari dengan waktu pendistribusian setiap hari. Menu kering yang diberikan dipastikan tidak menggunakan kemasan UPF.
“Sementara distribusi ke sekolah diliburkan sementara hingga 23 Februari 2026 dan akan kembali berjalan sesuai jadwal Ramadhan,” ujarnya, Senin (16/02/2026).
Dalam mendukung operasional selama bulan puasa, jumlah relawan yang bertugas dibatasi maksimal 50 persen dari total relawan, dengan penggajian sebesar 200 persen atau dua kali lipat. Selain itu, SPPG Limusnunggal juga telah memesan totebag sesuai ketentuan yang disarankan BGN untuk mendukung distribusi menu kering.
Melalui pengaturan teknis dan penguatan tata kelola ini, BGN berharap pelaksanaan MBG selama Ramadhan tetap berjalan optimal, tepat sasaran, dan menjaga kualitas pangan bagi seluruh penerima manfaat.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Intan)
