Oleh: Dadang Sahroni/Koordinator Presidium MD KAHMI Sukabumi/Warek I UMN Sukabumi
Wartain.com – Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini bukan sekadar mengenang sejarah kelam G30S/PKI, tetapi menjadi pengingat bahwa Pancasila telah teruji sebagai dasar negara yang sakti dan mampu menjaga keutuhan NKRI.
Di dunia pendidikan, momentum ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab sebagai warga negara.
Tujuan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila selayaknya diselaraskan dengan praktik pendidikan di sekolah, bukan hanya seremoni tahunan.
Pertama, dari tujuan itu adalah penguatan karakter kebangsaan. Upacara bendera pada 1 Oktober menjadi sarana melatih kedisiplinan, nasionalisme, dan penghormatan terhadap simbol negara.
Kedua, pendidikan harus mampu membangun pemahaman sejarah yang utuh. Siswa perlu diajak memahami mengapa Pancasila disebut sakti, bagaimana ia mampu bertahan di tengah upaya menggantinya dengan ideologi lain.
Ketiga, nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam Pancasila mengajarkan toleransi. Di kelas yang majemuk, siswa belajar menghormati perbedaan agama, suku, dan pendapat sebagai wujud nyata sila pertama dan kedua.
Keempat, sila persatuan menjadi fondasi untuk mencegah perpecahan di lingkungan sekolah, seperti perundungan, intoleransi, dan ujaran kebencian di media sosial.
Kelima, sila keempat tentang kerakyatan mengajarkan demokrasi. Praktik musyawarah dalam pemilihan ketua OSIS, diskusi kelas, dan penyelesaian konflik menjadi laboratorium kecil demokrasi Pancasila.
Keenam, sila kelima tentang keadilan sosial relevan dengan tujuan pendidikan untuk menciptakan kesetaraan akses belajar bagi semua anak tanpa diskriminasi.
Ketujuh, melalui Kurikulum Merdeka, pemerintah telah merumuskan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup enam dimensi. Peringatan 1 Oktober menjadi validasi bahwa profil tersebut bukan jargon, tetapi kebutuhan.
Kedelapan, guru memiliki peran sentral. Guru tidak hanya mengajar Pancasila sebagai hafalan, tetapi menghidupkannya melalui keteladanan, kejujuran, dan integritas di kelas.
Kesembilan, sekolah dapat mengisi peringatan dengan kegiatan bermakna, seperti lomba pidato kebangsaan, pembuatan poster Pancasila, dialog kebangsaan, dan aksi gotong royong membersihkan lingkungan.
Kesepuluh, orang tua juga dilibatkan. Pendidikan karakter tidak berhenti di gerbang sekolah, melainkan dilanjutkan di rumah dengan membiasakan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga.
Kesebelas, di era digital, tantangan terhadap Pancasila semakin kompleks berupa radikalisme online, hoaks, dan disinformasi. Literasi digital berbasis Pancasila menjadi penting agar siswa kritis dan tidak mudah terprovokasi.
Kedua belas, penyelarasan ini juga menegaskan bahwa Pancasila adalah benteng etika pendidikan. Sekolah yang berlandaskan Pancasila akan menolak segala bentuk kekerasan, korupsi, dan praktik tidak jujur.
Pada akhirnya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila di dunia pendidikan harus bertransformasi dari ritual menjadi budaya.
Jika tujuan pendidikan berhasil diselaraskan dengan kesaktian Pancasila, maka yang lahir bukan hanya generasi cerdas secara akademik, tetapi juga generasi yang tangguh secara ideologi dan berkarakter Indonesia seutuhnya.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
