Wartain.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.
Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 300.2.1/Kep.624-BPBD/2026 yang ditandatangani Bupati Sukabumi H. Asep Japar. Status siaga darurat mulai diberlakukan sejak 23 Juli hingga 30 September 2026.
Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi kering berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Musim kemarau diperkirakan berpotensi memicu kekeringan, krisis air bersih, gangguan terhadap sektor pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi.
Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa masa penetapan status siaga darurat bersifat dinamis dan dapat diperpanjang maupun diakhiri lebih awal sesuai perkembangan kondisi di lapangan serta hasil evaluasi penanganan bencana.
Pemerintah daerah menegaskan, penetapan status siaga darurat menjadi dasar untuk mempercepat langkah mitigasi, koordinasi lintas instansi, serta penanganan dampak yang ditimbulkan akibat kekeringan dan Karhutla.
Pendanaan penanganan bencana akan berasal dari berbagai sumber, di antaranya Dana Siap Pakai (DSP) APBN, Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Sukabumi, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dampak musim kemarau mulai dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, hingga Kamis (30/7/2026), sedikitnya 11 kecamatan telah melaporkan mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih.
Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi, Roby Ridwan, mengatakan wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Cibadak, Cikembar, Cicurug, Nyalindung, Kebonpedes, Gegerbitung, Cicantayan, Palabuhanratu, Cidahu, Nagrak, dan Gunungguruh.
BPBD bersama pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi di lapangan sekaligus menyiapkan langkah-langkah penanganan, termasuk distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak apabila kondisi kekeringan semakin meluas.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Intan)
