Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com – Gelombang demonstrasi besar-besaran yang melanda berbagai kota di Prancis pada Sabtu, 17 Oktober 2026, menjadi cermin retak bagi tata kelola pemerintahan modern. Aksi yang melibatkan ratusan ribu massa—mulai dari gerakan rompi kuning, pelajar, hingga petani—yang awalnya berlangsung damai, dengan cepat membias menjadi kerusuhan massal, aksi pembakaran fasilitas umum, hingga penjarahan di pusat-pusat kota seperti Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Nantes, Rennes, dan Lille.
Peristiwa ini menelan korban keamanan yang tidak sedikit: lebih dari 1.200 orang ditangkap dan lebih dari 150 petugas kepolisian serta gendarmerie mengalami luka-luka.
Kendati Presiden Emmanuel Macron secara tegas menyatakan bahwa pelaku perusakan dan penjarahan akan dituntut secara hukum, respons represif dan yuridis semata tidak akan mampu mengobati akar luka yang melahirkan perlawanan tersebut.
Krisis Kepercayaan dan Kegagalan Orientasi Domestik
Sebagaimana dianalisis oleh pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah dari President University, fenomena ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai gejolak ekonomi biasa akibat inflasi dan lonjakan biaya hidup. Fenomena ini adalah akumulasi dari krisis kepercayaan publik (trust crisis) yang mendalam terhadap pemegang kekuasaan.
Masyarakat merasa ada jurang pemisah yang semakin lebar antara prioritas elit politik dan realitas hidup rakyat sehari-hari. Ketika pemerintah mengalokasikan energi, narasi, dan sumber daya secara masif pada agenda diplomasi serta konflik internasional—seperti perang Rusia-Ukraina—masyarakat justru dibiarkan berjuang sendirian menghadapi keterpurukan daya beli, tingginya inflasi, serta kemunduran kualitas layanan publik dasar.
Ketika kebutuhan mendasar rakyat terabaikan, stabilitas keamanan hanyalah bom waktu yang menunggu pemantik. Pembakaran fasilitas umum—bahkan hingga balai kota—bukan sekadar aksi vandalisme acak, melainkan simbol destruktif dari penolakan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara yang dianggap tak lagi hadir melayani mereka.
Peringatan Presisi Bagi Pemerintah: Tiga Pelajaran Kunci
Peristiwa di Prancis memberikan peringatan presisi dan evaluasi kritis bagi setiap pemerintah yang sedang berkuasa dalam mengelola hubungan antara negara dan warga negaranya:
Layanan Publik adalah Fondasi Legitimatistik Kekuasaan: Negara ada untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan warganya. Ketika layanan publik memburuk dan inflasi menggerus isi dompet rakyat, legitimasi moral pemerintah terpangkas. Menjaga stabilitas ekonomi domestik harus menjadi benteng pertahanan utama sebelum melangkah ke panggung geopolitik global.
Keadilan Sosial Sebelum Penegakan Hukum Represif: Mengedepankan pendekatan hukum (law enforcement) untuk menindak pembuat kerusuhan memang wewenang negara. Namun, penegakan hukum tanpa penyelesaian akar masalah ekonomi hanya akan memupuk resentimen sosial yang lebih besar. Pemerintah tidak boleh mengaburkan antara “kejahatan penjarahan” dan “suara keputusasaan rakyat.”
Ancaman Stabilitas Politik Tanpa Harus Jatuhnya Rezim: Kerusuhan massal mungkin tidak serta-merta menjatuhkan sebuah pemerintahan secara instan. Akan tetapi, erosi kepercayaan ini merusak fondasi demokrasi dan menciptakan fragmentasi politik yang parah menjelang agenda pemilu.
Pemerintahan yang kehilangan kepercayan rakyat akan menjadi pemerintahan yang lumpuh (lame duck) dalam mengeksekusi kebijakan strategis.
Mengembalikan Negara pada Fungsi Hakiki
Kerusuhan di berbagai kota utama Prancis pada pertengahan Oktober 2026 ini harus dijadikan alarm keras (warning) universal. Kebijakan luar negeri yang berani dan retorika politik yang megah tidak akan pernah bisa menggantikan piring nasi yang kosong dan ketidakpastian hidup rakyat di tingkat tapak.
Pemerintah mana pun di dunia harus menyadari bahwa benteng keamanan tertembus bukan karena kurangnya aparat kepolisian, melainkan karena hilangnya rasa keadilan dan keandalan layanan publik. Sudah saatnya kekuasaan kembali dipusatkan pada esensi utamanya: mendengarkan, melayani, dan melindungi kesejahteraan rakyatnya sendiri.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
