Wartain.com || Ngoppy (Ngobrol Happy) edisi kedua yang digelar Pemerintah Kota Sukabumi, Kamis (4/9/2025), menjadi panggung bagi masyarakat untuk menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kota. Forum yang diadakan di Ruang Setda Kota Sukabumi itu dihadiri ormas, mahasiswa, LSM, dan jajaran SKPD.
Isu paling banyak disorot adalah kenaikan tunjangan DPRD, kebijakan pajak, dan transparansi penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Himpunan Mahasiswa Islam Sukabumi (HIMASI) mempertanyakan logika kenaikan tunjangan di tengah keterbatasan APBD. Sementara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) meminta sistem perpajakan yang lebih adil dan tidak membebani rakyat. FITRA menyoroti potensi kebocoran anggaran dan menuntut estimasi PAD yang realistis.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, merespons dengan menegaskan bahwa kebijakan pajak saat ini bukanlah kenaikan, melainkan normalisasi dari kewajiban yang sebelumnya tidak tertib. Ia juga menyampaikan capaian PAD yang telah mencapai Rp90 miliar hingga September 2025, serta rencana pembenahan BUMD agar mampu memberikan keuntungan maksimal untuk masyarakat.
“Kami ingin menunjukkan bahwa tidak ada praktik titipan jabatan maupun proyek. Semua proses seleksi pimpinan BUMD dilakukan secara profesional,” tegas Ayep.
Selain soal fiskal, forum juga diwarnai perdebatan seputar penggunaan Lapangan Merdeka. YLCS meminta kejelasan perizinan, sementara Sahabat Lingkungan mengusulkan inovasi pemilahan sampah dengan sistem insentif. Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menjelaskan bahwa perda terbaru menetapkan Lapangan Merdeka sebagai kawasan wisata sehingga tetap dapat dipakai untuk kegiatan publik dan hiburan.
Meski penuh kritik, forum berlangsung kondusif. Ngoppy edisi kedua ini menunjukkan pola komunikasi baru: pemerintah siap membuka diri, sementara masyarakat berperan sebagai mitra kritis. Kritik yang dilontarkan dianggap sebagai pengingat sekaligus ujian bagi komitmen transparansi Pemkot Sukabumi.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
