Wartain.com || Masyarakat Sukabumi Selatan, khususnya wilayah Pajampangan, tengah menghadapi masalah serius terkait pemadaman listrik yang sering terjadi. Hal ini disebabkan terbatasnya ketersediaan daya listrik.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pihak PLN sedang berupaya menyelesaikan pembangunan Jaringan Tower SUTT 150 KV Palabuhanratu – Palabuhanratu Baru.
Namun, proyek pembangunan ini terhambat oleh penolakan dari pihak PT Cakra, salah seorang pemilik lahan di Desa Cihaur, terhadap pengukuran lahan yang akan dijadikan tapak Tower T32 dan T33.
Kondisi tersebut mendapat tanggapan serius dari Sekjen DPP GPN 08, Sihabudin dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPC GPN 08 Kabupaten Sukabumi, Rabu 12/02/2025 menegaskan, kekecewaannya terhadap sikap pihak PT Cakra yang menolak pembangunan dua titik tower SUTT, yaitu T32 dan T33 yang berada persis di lahannya.
Sihabudin menyebutkan bahwa penolakan ini menghalangi upaya pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan jaringan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dimana hal ini juga termasuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan masuk asta citanya.
“Kami dari GPN 08 yang notabene pendukung Pak Prabowo, sangat kecewa dan marah dengan penolakan pihak PT Cakra. Jika pembangunan Tower T32 dan T33 terus terhambat, maka pasokan listrik untuk wilayah Pajampangan akan terus terkendala,” ungkap Budi sapaan akrab Sihabudin.
“Karena listrik menjadi bagian dari program ketahanan energi dari asta cita Presiden Prabowo. Jadi, Kami GPN 08 siap mengawal pembangunan SUTT tersebut sampai tuntas,” tambah Budi.
Budi menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur listrik untuk mendorong kemajuan ekonomi di wilayah Selatan Sukabumi. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa gangguan aliran listrik yang sering terjadi telah menyebabkan kerusakan pada peralatan elektronik milik masyarakat.
Mengingat pentingnya pembangunan jaringan listrik ini, Budi menyerukan percepatan pembangunan Tower SUTT 150 KV Palabuhanratu – Palabuhanratu Baru, khususnya untuk Tower T32 dan T33 yang saat ini terkendala.
Ia menegaskan bahwa pemerintah dan pihak terkait harus bekerja lebih cepat untuk memastikan ketersediaan listrik yang memadai bagi masyarakat, industri, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah di daerah tersebut. Terlebih di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran harus ada progres yang nyata pembangunan yang berpihak terhadap rakyat.
“Jangan sampai keresahan masyarakat Pajampangan kian memuncak. Maka dari itu, Kami dari GPN 08 siap untuk pasang badan bagi masyarakat Sukabumi Selatan untuk menuntaskan persoalan ini semua,” jelas Budi.
“Bila perlu, Kami akan menurunkan semua anggota GPN 08 untuk membela kepentingan masyarakat Pajampangan, apabila PT Cakra tetap bersikukuh tidak memberikan lahannya untuk pembangunan tower SUTT,” tegas Budi.
Dalam pernyataan sikapnya, Sihabudin menyampaikan dua tuntutan utama, yaitu :
1. Mendesak percepatan pembangunan Tower SUTT 150 KV untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Selatan Sukabumi.
2. Menuntut tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menghalangi pembangunan Tower T32 dan T33 di Desa Cihaur.
Budi berharap, proyek tersebut dapat segera diselesaikan untuk memastikan ketersediaan listrik yang stabil dan mendukung perkembangan wilayah Sukabumi Selatan.
“Tidak ada alasan lagi, proyek SUTT KV 150 yang memasok daya listrik bagi masyarakat Pajampangan harus segera dituntaskan. Pemerintah wajib menindak tegas pihak-pihak yang menghalangi, siapapun itu tanpa terkecuali. Di mata hukum semua warga negara sama, tidak ada yang kebal hukum, kalau salah segera tindak tegas,” pungkas Budi.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
Reporter : Dul
