Wartain.com || Penempatan PMI ke Timur Tengah masih menjadi sorotan berbagai pihak, baik yang pro maupun yang kontra. BP3MI dan KP2MI yang mempunyai kepentingan lebih besar tentunya akan berusaha bagaimana moratorium ini dicabut, dan ada beberapa NGO yang dianggap mendukung pencabutan ini.
“Menteri AKK masih sibuk cari panggung untuk tidak masuk ke dalam resuffle jilid II, ujar Abdul Hadi, aktivis BMI-SA, Jumat 21/02/2025.
“AKK hanya terus menggali potensi duit, tidak serius bahas persoalan perlindungan PMI baik yang terlanjur sudah berada di negara penempatan secara unprosedural maupun bagi CPMI,” tambah Hadi.
“Kami sedang mendiskusikan secara intens dan berkelanjutan dengan beberapa NGO lainnya membahas isu ini diantaranya ada Migrant Watch, aktivis AMBI, BMI-SA, Persatuan Buruh Migran, FBuminu dan beberapa NGO lainnya,” jelas Hadi
Ada beberapa isu dan tuntutan kami yang harus disikapi oleh pihak pemerintah diantaranya:
* Mengkaji dampak pencabutan moratorium bagi pekerja migran baik terhadap yang prosedural maupun unprosedural.
* Menyoroti risiko eksploitasi dan pelanggaran HAM di negara tujuan baik terhadap yang prosedural maupun unprosedural.
* Mendesak kebijakan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja migran baik bagi CPMI maupun bagi yang sudah di negara Penempatan, baik bagi yang ditempatkan secara prosedur maupun unprosedural.
Jadi menegaskan, jika pemerintah ada kemauan, fokus dan bertanggung jawab dalam penempatan dan perlindungan PMI, sebaiknya KP2MI dan Kemenlu secepatnya mengadakan MoU lintas institusi mengevaluasi masalah- masalah yang sangat mendasar berbasis data dan lapangan, dan tidak banyak menghamburkan uang negara untuk jalan keluar negeri.
“Ayo kita bicarakan dengan Kami. Kami orang lapangan, bukan hanya orang-orang teoritis, karena pelaporan kasus penempatan unprosedur terus masuk ke kami,” pungkas Hadi.***
Foto : Ilustrasi/ Pixabay
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
