Wartain.com || Ratusan buruh yang tergabung dalam DPC FSB KIKES KSBSI Sukabumi Raya menggelar aksi unjuk rasa damai yang berlangsung di GOR Pusbangdai, Cikembang, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Kamis 01/05/2025.
Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati hari buruh internasional (Mayday). Aksi tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sukabumi, Kapolres Sukabumi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Komisi IV, serta perwakilan para buruh dari berbagai sektor perusahaan yang tergabung DPC FSB KIKES.
Dalam orasinya Nendar Supriyatna, S.H Ketua DPC FSB KIKES KSBSI Sukabumi Raya menyampaikan 7 poin tuntutan utama yang menjadi sorotan para buruh, yaitu:
1.Penertiban praktik pungli dalam proses pencarian kerja.
2.Perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan, khususnya untuk buruh.
3.Perbaikan keselamatan kerja menyusul tingginya angka kecelakaan.
4.Jaminan sosial untuk buruh terdampak bencana alam.
5.Perlindungan terhadap buruh perempuan dari kekerasan dan pelecehan.
6.Aktivasi kembali Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Kabupaten Sukabumi.
7.Peninjauan ulang risiko kerja di sektor industri padat karya.
Selain itu Nendar juga menyoroti terhadap praktik pungutan liar (pungli) yang masih terjadi dalam proses perekrutan tenaga kerja. Ia menyebut bahwa praktik ini bisa merugikan pencari kerja hingga belasan juta rupiah.
“Kalau dikatakan tidak ada pungli di Sukabumi, coba saja buka media sosial, pasti akan dikomentari oleh masyarakat,” tuturnya.
Nendar juga menambahkan kritik terhadap buruknya pelayanan BPJS kesehatan, yang setiap bulan para buruh secara rutin membayar iuran melalui sistem potong gaji.
“Yang lancar membayar malah sering terkendala saat menuntut hak. Bahkan untuk mengambil obat saja bisa antre lebih dari satu jam,” tambahnya.
Dalam orasinya juga Nandar menyoroti masalah infrastruktur seperti jalan rusak yang saat ini juga menjadi keluhan para buruh bahkan para masyarakat.
“Buruh harus berangkat lebih pagi dan pulang malam akibat kondisi jalan yang membahayakan dan meningkatkan biaya operasional pribadi seperti konsumsi bahan bakar dan perawatan kendaraan,” ujarnya.
Diakhir ia menekankan pentingnya mengaktifkan kembali LKS Tripartit sebagai wadah dialog antara buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
“Kami juga mendorong pemerintah segera memanggil para pengusaha dan pimpinan buruh untuk mengantisipasi dampak kebijakan internasional seperti Trump Effect terhadap sektor padat karya,” pungkasnya.
Aksi tersebut berlangsung tertib dan menjadi momentum penting bagi buruh di Sukabumi untuk menyuarakan aspirasi dan harapan mereka kepada pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Intan)
