Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com – Ada ironi yang menarik ketika seorang pengkritik kekuasaan akhirnya duduk di lingkaran kekuasaan itu sendiri. Selama bertahun-tahun, Rocky Gerung dikenal sebagai pengamat yang lantang membongkar kelemahan pemerintah, menyindir para pejabat, dan mengingatkan publik tentang bahaya kekuasaan yang kehilangan kendali. Kini, setelah menerima jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, Rocky menghadapi ujian yang berbeda: mampukah ia mempertahankan ketajaman kritik ketika dirinya telah menjadi bagian dari lingkungan Istana? Dalam perbincangannya dengan Akbar Faizal, persoalan inilah yang sesungguhnya menjadi inti perdebatan.
Antara Anti kekuasaan dan Antisurplus Kekuasaan
Rocky menjelaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang menolak kekuasaan secara mutlak. Ia menentang apa yang disebutnya sebagai surplus of power, yakni kekuasaan yang berlebihan dan tidak terkendali.
Baginya, memasuki lingkungan Istana bukan berarti menyerah kepada kekuasaan. Ia justru ingin berada dekat dengan pusat pengambilan keputusan agar dapat memberikan kritik secara langsung kepada Presiden.
Secara konseptual, argumen itu masuk akal. Kekuasaan memang tidak selalu harus dilawan dari luar. Dalam keadaan tertentu, perubahan dapat diperjuangkan melalui lembaga yang memiliki akses langsung terhadap pengambil keputusan. Seorang penasihat yang berani menyampaikan kebenaran kepada penguasa bahkan dapat memberikan pengaruh lebih besar daripada seorang pengkritik yang hanya didengar oleh publik.
Namun, persoalannya tidak sesederhana kedekatan dengan Presiden. Masuk ke dalam kekuasaan tidak otomatis berarti mampu mengendalikan kekuasaan. Justru ketika seseorang berada di dalam lingkaran kekuasaan, muncul risiko bahwa kritiknya akan dibatasi oleh kepentingan jabatan, hubungan personal, dan kebutuhan menjaga kepercayaan politik.
Rocky harus membuktikan bahwa kehadirannya di Istana bukan sekadar perpindahan tempat berbicara, melainkan perubahan posisi yang tetap mempertahankan independensi berpikir.
Jika sebelumnya ia bebas mengkritik pemerintah dari luar, kini publik akan menguji apakah ia juga berani mengungkap persoalan ketika kritik itu berpotensi menyinggung kepentingan orang-orang yang berada di dekatnya.
Istana sebagai Sarang Korupsi: Siapa yang Akan Dikoreksi?
Dalam perbincangan tersebut, Rocky menggunakan ungkapan keras dengan menyebut Istana sebagai sarang korupsi. Pernyataan itu harus dibaca sebagai kritik politik terhadap risiko penyalahgunaan kekuasaan, bukan sebagai bukti bahwa setiap orang di lingkungan Istana terlibat korupsi.
Di sinilah letak tantangan argumentasinya. Jika Rocky memandang lingkungan kekuasaan memiliki persoalan mendasar dalam tata kelola, maka tugasnya tidak cukup hanya menyampaikan nasihat moral kepada Presiden. Ia perlu mendorong mekanisme pengawasan, transparansi, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji publik.
Korupsi bukan semata-mata persoalan individu yang memiliki watak buruk. Korupsi juga dapat tumbuh ketika pengawasan lemah, konflik kepentingan dibiarkan, akses terhadap informasi dibatasi, dan loyalitas politik lebih dihargai daripada integritas.
Karena itu, pertanyaan jurnalistik yang perlu diajukan bukan hanya apakah Rocky berani mengkritik Presiden. Pertanyaan yang lebih penting ialah: apakah ia mampu mendorong kebijakan yang membuat kekuasaan lebih terbuka terhadap kritik?
Sebab, seorang penasihat yang baik tidak cukup hanya mengingatkan penguasa agar berbuat benar. Ia juga perlu membantu membangun sistem yang memungkinkan penyimpangan diketahui dan ditindaklanjuti.
Kritik yang hanya bergantung pada keberanian individu akan berakhir ketika keberanian itu melemah. Kritik yang menghasilkan mekanisme pengawasan dapat bertahan melampaui siapa pun yang sedang berkuasa.
Ketika Pengkritik Mengkritik Para Pengkritiknya
Salah satu bagian yang patut diperhatikan ialah tanggapan Rocky terhadap masyarakat yang kecewa atas keputusannya bergabung dengan Wantimpres. Ia menilai sebagian kritik publik berlebihan dan menyindir mereka yang menulis kritik panjang tetapi tidak mengambil posisi untuk melakukan perubahan secara langsung.
Di sini, argumentasi Rocky menghadapi persoalan yang lebih serius daripada sekadar perbedaan pendapat.
Dalam negara demokratis, masyarakat tidak harus menjadi pejabat, penasihat Presiden, atau bagian dari pemerintahan untuk memiliki hak mengkritik. Kritik publik merupakan salah satu instrumen pengawasan terhadap kekuasaan. Warga yang tidak memiliki jabatan justru sering menjadi pihak yang mengingatkan ketika lembaga formal gagal menjalankan fungsi pengawasannya.
Tidak semua orang harus masuk Istana untuk memperbaiki negara. Ada yang bekerja melalui parlemen, organisasi masyarakat sipil, kampus, pers, lembaga hukum, dan gerakan warga.
Ada pula yang menjalankan fungsi pengawasan dengan menjaga agar pemerintah tidak merasa memiliki legitimasi tanpa batas.
Karena itu, menyamakan kritik publik dengan ketidakberanian mengambil tindakan merupakan penyederhanaan yang berbahaya.
Rocky tentu berhak memilih jalur perjuangannya sendiri. Namun, pilihan tersebut tidak otomatis membuat jalur di luar pemerintahan menjadi kurang bermakna. Sebaliknya, kritik dari luar justru dapat membantu menguji apakah orang yang masuk ke dalam kekuasaan masih mempertahankan prinsip-prinsip yang dahulu diperjuangkannya.
Ada paradoks yang perlu direnungkan: seorang pengkritik yang dahulu meminta pemerintah mendengarkan suara rakyat kini perlu menunjukkan bahwa dirinya juga bersedia mendengarkan kritik rakyat terhadap keputusan pribadinya.
Jika kritik hanya dianggap sah ketika datang dari dirinya, tetapi dipandang sebagai kecengengan ketika diarahkan kepadanya, prinsip kebebasan berpikir sedang menghadapi ujian yang nyata.
Gibran dan Persoalan Etika Politik
Bagian lain yang menyita perhatian ialah pandangan Rocky mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rocky menyarankan agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri demi meredakan ketegangan publik terkait polemik persyaratan pendidikan dan dokumen yang menjadi perdebatan politik. Ia menilai langkah tersebut dapat mencegah persoalan semakin membebani Presiden Prabowo.
Pernyataan ini menarik karena Rocky menggeser pembicaraan dari sekadar perdebatan administratif menuju pertanyaan mengenai etika jabatan publik.
Dalam demokrasi, pejabat tidak hanya dituntut memenuhi ketentuan hukum. Mereka juga dituntut menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika suatu persoalan terus menimbulkan keraguan publik, penjelasan yang transparan dan dapat diverifikasi menjadi penting untuk menjaga legitimasi lembaga negara.
Namun, terdapat batas yang harus dijaga. Polemik politik tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang melakukan pelanggaran hukum. Penilaian mengenai keabsahan persyaratan jabatan harus didasarkan pada dokumen, peraturan yang berlaku, dan putusan lembaga berwenang. Pengunduran diri pun merupakan pilihan politik yang berbeda dari pembuktian hukum.
Dengan demikian, usulan Rocky sebaiknya dipahami sebagai pendapat politik dan etis, bukan sebagai putusan hukum tentang status Gibran.
Pertanyaan kritisnya adalah apakah etika politik hanya dituntut ketika suatu jabatan menjadi sumber kontroversi, ataukah prinsip yang sama juga berlaku bagi seluruh pejabat tanpa memandang kedekatan mereka dengan pusat kekuasaan.
Jika standar etika hanya digunakan untuk mengoreksi lawan, tetapi dilonggarkan ketika menyangkut kawan, maka etika berubah menjadi alat politik. Sebaliknya, apabila standar itu diterapkan secara konsisten, ia dapat menjadi landasan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Di sinilah Rocky perlu memperlihatkan konsistensi: apakah ia akan menggunakan ukuran etika yang sama terhadap semua kekuatan politik?
Wantimpres: Penasihat atau Pengawas Kekuasaan?
Rocky menjelaskan bahwa tugas Wantimpres tidak terbatas pada urusan teknis pemerintahan. Ia ingin membawa pertimbangan etis dan strategis ke dalam pembicaraan mengenai kebijakan, termasuk melalui dialog dengan para menteri.
Gagasan tersebut memiliki nilai penting. Kebijakan publik tidak cukup dinilai berdasarkan efisiensi, angka pertumbuhan, atau keberhasilan administratif. Sebuah kebijakan juga harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, keadilan, hak asasi manusia, lingkungan, dan kelompok yang paling rentan.
Namun, Wantimpres bukan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan penindakan sebagaimana lembaga penegak hukum. Perannya adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden. Karena itu, pengaruhnya sangat bergantung pada mutu argumentasi, akses terhadap informasi, dan kesediaan Presiden mempertimbangkan nasihat yang disampaikan.
Di sinilah tantangan Rocky menjadi nyata. Ia perlu menunjukkan bagaimana kritik dapat diterjemahkan menjadi pertimbangan kebijakan yang konkret. Apa yang akan dilakukan ketika nasihatnya tidak diterima? Bagaimana ia memastikan persoalan etika tidak berhenti sebagai percakapan tertutup? Dan bagaimana masyarakat dapat menilai hasil kerjanya tanpa menuntut dibukanya informasi yang memang bersifat rahasia?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan bagian dari pertanggungjawaban publik terhadap jabatan yang menyangkut kepentingan negara.
Jabatan penasihat tidak menghapus kewajiban moral untuk berpikir kritis. Sebaliknya, kedekatan dengan pusat kekuasaan membuat kewajiban itu semakin besar.
Ujian Terbesar Rocky Bukan Berada di Istana
Pada akhirnya, persoalan Rocky Gerung tidak cukup dibaca sebagai perubahan sikap seorang pengamat politik. Ia sedang memasuki ruang yang memungkinkan gagasannya berhadapan langsung dengan mekanisme kekuasaan. Itu dapat menjadi peluang, tetapi juga dapat menjadi jebakan.
Peluang muncul apabila ia mampu menggunakan aksesnya untuk memperkuat pertimbangan etis, mendorong kebijakan yang terbuka terhadap evaluasi, dan menyampaikan kritik tanpa tunduk pada kepentingan pribadi. Jebakan muncul apabila jabatan justru membuatnya lebih sibuk menjelaskan alasan keberadaannya di Istana daripada menguji kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Karena itu, publik tidak perlu buru-buru menyimpulkan bahwa Rocky telah kehilangan integritas. Namun, publik juga tidak berkewajiban menerima begitu saja klaim bahwa kedekatannya dengan kekuasaan akan membuat kritik menjadi lebih efektif. Biarkan waktu, tindakan, dan hasil kerjanya menjadi ukuran.
Jika ia berani menyampaikan kritik yang substantif ketika kebijakan pemerintah bermasalah, ia akan menunjukkan bahwa jabatan tidak selalu membungkam pemikiran. Jika ia justru menghindari persoalan yang dahulu menjadi sasaran kritiknya, masyarakat berhak mempertanyakan konsistensinya.
Ukuran seorang pengkritik bukan seberapa keras ia berbicara ketika berada di luar kekuasaan, melainkan seberapa teguh ia mempertahankan prinsip ketika kritik itu berhadapan dengan kepentingan kekuasaan yang kini dekat dengannya.
Dalam perspektif Tauhid Ma’rifatullah, kekuasaan bukanlah tujuan yang harus disembah, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jabatan tidak menjadikan seseorang lebih benar, sebagaimana kritik tidak otomatis menjadikan seseorang paling benar. Kebenaran harus diuji melalui kejujuran, keadilan, dan keberanian mengoreksi diri.
Rocky kini memiliki kesempatan untuk membuktikan apakah kritiknya mampu bekerja dari dalam Istana. Sementara itu, masyarakat tetap mempunyai hak untuk mengawasi dari luar.
Sebab, demokrasi yang sehat tidak bergantung pada satu orang pengkritik, betapapun tajam retorikanya. Demokrasi bertahan ketika kekuasaan dapat dikoreksi, pejabat bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya, dan rakyat tidak kehilangan hak untuk bertanya.
Istana boleh menjadi tempat memberikan nasihat, tetapi kebenaran tidak boleh dikurung di dalamnya.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
