Wartain.com || Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, memberikan tanggapan terkait merebaknya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan tenaga kerja di PT GSI Cikembar, Kabupaten Sukabumi.
Isu ini ramai setelah sebuah video berdurasi 47 detik beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu terlihat seorang perempuan mengalami tekanan psikis. Narasi yang menyertai video menyebutkan, korban sebelumnya diminta membayar Rp9 juta melalui perantara untuk bisa bekerja, namun hanya bertahan selama tiga minggu di perusahaan tersebut.
Menanggapi hal itu, Andreas menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut melaporkan jika menemukan adanya indikasi tindak pidana.
“Kalau ada kejadian pungli dalam perekrutan tenaga kerja, silakan segera laporkan. Itu sudah masuk ranah penegak hukum. Jadi ketika ada bukti yang cukup, jangan ragu untuk menyampaikannya,” ucap Andreas, Kamis (18/9/2025).
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah beberapa kali menjalin komunikasi langsung dengan pihak manajemen PT GSI, termasuk melalui kunjungan Bupati Sukabumi ke lokasi pabrik. Menurutnya, ada dua hal utama yang selalu disampaikan, yakni tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan persoalan ketenagakerjaan.
“Kami berkali-kali mengingatkan agar tidak ada praktik pungli. Itu sudah ditekankan terus-menerus,” tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan, Andreas menuturkan Pemkab akan meminta Dinas Ketenagakerjaan untuk memperketat pengawasan proses rekrutmen tenaga kerja.
“Masyarakat sedang sangat membutuhkan pekerjaan, jangan sampai malah dipersulit dengan praktik yang merugikan,” katanya.
Andreas juga menyinggung keberadaan Satgas Saber Pungli yang menurutnya siap menindaklanjuti laporan warga. Namun, ia kembali menekankan pentingnya bukti kuat dalam setiap pengaduan.
“Satgas ada dan siap. Saya selalu memberi dukungan agar mereka bekerja maksimal. Tapi kuncinya tetap pada laporan dan bukti. Kalau memang ada korban, jangan takut untuk bersuara,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
