Wartain.com || Awal 2026 menjadi masa penuh kecemasan bagi ribuan keluarga di Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 164 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung APBN mendapati kartu KIS mereka mendadak tidak aktif. Banyak warga baru mengetahui status tersebut saat tengah membutuhkan layanan kesehatan di rumah sakit.
Situasi ini memicu keresahan, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini mengandalkan jaminan kesehatan pemerintah untuk berobat. Kekhawatiran muncul lantaran proses reaktivasi kepesertaan tidak bisa dilakukan secara instan, sementara kebutuhan layanan medis bersifat mendesak.
Menanggapi kondisi tersebut, Asep Japar menyatakan pemerintah daerah tidak akan membiarkan warganya kehilangan akses pelayanan kesehatan. Ia memastikan Pemkab Sukabumi tengah berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengajukan kembali aktivasi kepesertaan PBI yang dinonaktifkan.
“Kita terus berupaya ke pusat. Mudah-mudahan kepesertaan PBI yang dinonaktifkan bisa aktif kembali. Sambil menunggu proses itu, kami siapkan skema agar masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Asep, Jumat (13/02/2026).
Menurutnya, persoalan administratif tidak boleh menghambat penanganan medis. Ia menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit daerah, agar tetap melayani pasien tanpa diskriminasi meski kartu jaminan kesehatannya bermasalah.
“Jangan sampai ada pasien ditolak atau kepulangannya tertahan karena alasan biaya. Keselamatan warga adalah prioritas. Komitmen kami jelas, masyarakat Sukabumi harus tetap dilayani,” tegasnya.
Pemerintah daerah, lanjut Asep, siap mencari solusi pembiayaan sementara bagi warga terdampak sambil menunggu kepastian kuota PBI dari pemerintah pusat. Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab daerah dalam menjaga keberlangsungan layanan publik.
Kondisi nonaktifnya 164 ribu kartu KIS menjadi tantangan serius di tengah keterbatasan fiskal daerah. Di satu sisi, APBD harus dikelola secara hati-hati. Di sisi lain, kebutuhan pelayanan kesehatan tidak bisa ditunda. Bagi masyarakat di berbagai pelosok Kabupaten Sukabumi, kepastian layanan kesehatan kini menjadi harapan utama.
Pemerintah daerah pun dituntut bergerak cepat—melobi pemerintah pusat untuk reaktivasi kepesertaan, sembari memastikan rumah sakit tetap membuka pintu bagi warga yang membutuhkan pertolongan medis.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
