Wartain.com – Memperingati 28 tahun Tragedi Semanggi I, Barikade 98 menyerukan gerakan rakyat untuk merebut kembali kedaulatan demokrasi. Pernyataan sikap bertajuk “Rakyat Bergerak Merebut Kedaulatan” disampaikan pada 13 November 2026.
Barikade 98 mengingatkan tragedi 13 November 1998 sebagai bukti mahalnya perjuangan demokrasi. Berdasarkan data yang dikutip dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan Amnesty International Indonesia, tragedi tersebut mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan 456 lainnya luka-luka.
Mereka menilai cita-cita Reformasi 1998 masih menghadapi ancaman berupa dugaan penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, dan tindakan represif aparat terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Perwakilan DPN Barikade 98, Joshua Napitupulu menegaskan pemerintah tidak boleh mengulangi praktik represif seperti masa Orde Baru.
“Jangan sampai apa yang terjadi pada masa Orde Baru kembali terulang. Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Aparat harus menghormati hak konstitusional warga negara dan tidak melakukan tindakan represif terhadap aksi damai,” tegas Joshua.
Ia juga mendesak penegakan hukum menyentuh elite politik yang terbukti melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan, serta penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
“Reformasi tidak boleh hanya menjadi slogan. Para korban pelanggaran HAM berat masa lalu berhak mendapatkan keadilan. Negara tidak boleh terus membiarkan kasus-kasus tersebut tanpa penyelesaian yang jelas,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Barikade 98 juga menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan anggaran, pelemahan rupiah, persoalan investasi, hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Papua. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih turut disorot untuk dievaluasi efektivitas dan penggunaan anggarannya.
Selain itu, Barikade 98 mendesak penegakan hukum terhadap mantan Presiden Joko Widodo, evaluasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta sejumlah pejabat kementerian dan komisaris BUMN yang dinilai merupakan bagian dari penempatan politik pemerintahan sebelumnya.
Sementara itu, perwakilan DPW Barikade 98 Jawa Barat, Mulyadi menyoroti proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Ia mempertanyakan verifikasi KPU terkait persyaratan pendidikan.
“Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang menjadi wakil presiden. Ini menyangkut prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Persyaratan pencalonan harus berlaku sama bagi setiap orang, tanpa pengecualian,” ujar Mulyadi.
Ia menegaskan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia capres-cawapres tidak menghapus persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Putusan MK Nomor 90 berbicara mengenai persyaratan usia. Pertanyaannya, bagaimana dengan persyaratan pendidikan? Apakah sudah diperiksa dan diverifikasi secara benar oleh KPU? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” katanya.
Mulyadi juga menyinggung Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 dan 136-PKE-DKPP/XII/2023 yang menyatakan Ketua KPU saat itu Hasyim Asy’ari bersama enam anggota KPU lainnya melanggar kode etik terkait proses penerimaan pendaftaran Gibran.
“KPU adalah lembaga yang harus menjaga integritas demokrasi. Ketika ada pelanggaran etik dalam proses penyelenggaraan pemilu, hal itu tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Publik berhak mendapatkan penjelasan dan pertanggungjawaban,” tegasnya.
Barikade 98 menegaskan Reformasi tidak boleh berhenti pada pergantian kekuasaan, melainkan harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, perlindungan HAM, pemerintahan yang bersih, dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
